13 hours ago
12
harapanrakyat.com,- Sejumlah pegiat lingkungan yang tergabung dalam Indonesian Green Movement (IGM) mendatangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu (10/6/2026). Mereka menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan yang dinilai belum tertangani secara optimal oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Ketua Bidang Advokasi Indonesian Green Movement, Daffa Fauzan, mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan lingkungan yang menjadi perhatian, meski peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia baru saja diperingati pada 5 Juni lalu.
Baca Juga: Hampir Setahun Disanksi, Perbaikan TPA Ciangir Tasikmalaya Belum Capai 100 Persen
“Kami datang untuk mengingatkan para pemangku kebijakan bahwa persoalan lingkungan di Kota Tasikmalaya masih perlu mendapat perhatian serius,” ujar Daffa kepada harapanrakyat.com.
Dalam audiensi tersebut, IGM menyoroti dua persoalan utama. Pertama, dugaan masih banyaknya dapur program Makan Bergizi Gratis yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak diawasi secara ketat.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan proyek rehabilitasi IPAL di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir yang menelan anggaran sekitar Rp3,7 miliar. Hingga saat ini, fasilitas tersebut disebut belum beroperasi secara optimal.
“Jika IPAL belum berfungsi, maka potensi pencemaran lingkungan masih bisa terjadi. Karena itu kami meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut,” kata Daffa.
Pegiat Lingkungan di Kota Tasikmalaya Sampaikan Tiga Tuntutan
Atas sejumlah persoalan tersebut, Indonesian Green Movement menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta pemerintah melakukan penertiban terhadap dapur usaha yang belum memiliki IPAL sesuai regulasi. Kedua, melakukan audit terhadap proyek rehabilitasi IPAL TPA Ciangir. Ketiga, meminta Wali Kota Tasikmalaya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.
Menurut Daffa, evaluasi diperlukan apabila persoalan lingkungan yang terjadi tidak kunjung mendapatkan penyelesaian.
Dalam kesempatan itu, IGM juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pejabat yang diundang dalam forum audiensi tersebut. Mereka menilai kehadiran para pengambil kebijakan penting agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara langsung.
“Hanya beberapa perwakilan yang hadir. Kami berharap ke depan para pemangku kebijakan bisa lebih terbuka untuk berdialog terkait persoalan lingkungan,” ujarnya.
Baca Juga: Pembangunan TPA Ciangir Tasikmalaya Mandek, Dampak Birokrasi dan Ancaman Penumpukan Sampah
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya terkait tuntutan yang disampaikan Indonesian Green Movement tersebut. (Rafa/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
