Anggaran Paket Pelatihan Kerja di BLK Kota Banjar 2026 Menurun Drastis, Ini Penyebabnya

harapanrakyat.com,- Alokasi paket pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banjar, Jawa Barat, mengalami penurunan signifikan untuk tahun anggaran 2026.

Penurunan ini dipicu oleh fluktuasi kondisi keuangan pusat serta berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kota Banjar.

Wali Kota Banjar, Sudarsono menjelaskan, selama ini sumber dana pelatihan di BLK terbagi menjadi dua sumber, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: Sebut Sebagai Kemunduran Kebijakan, Aktivis Mahasiswa Kota Banjar Desak Penambahan Anggaran Pelatihan Kerja

Untuk paket pelatihan kerja di BLK Kota Banjar yang bersumber dari APBN, pada tahun 2025 pemerintah kota tidak mendapatkan anggaran. Namun, untuk tahun ini mendapatkan 7 paket dari Kementerian Tenaga Kerja.

Dengan begitu, menurut Sudarsono, ada peningkatan paket pelatihan kerja untuk tahun 2026 yang bersumber dari APBN menjadi 7 paket. Sedangkan pada tahun sebelumnya tidak ada. Meskipun masih jauh dari jumlah yang diajukan oleh Pemerintah Kota Banjar, yaitu sebanyak 35 paket. Hal ini bisa jadi karena kondisi keuangan pemerintah pusat sedang fluktuatif. 

“Untuk tahun 2026, kita mendapatkan alokasi sebanyak 7 paket pelatihan kerja. Saat ini tinggal menunggu SK dari Kemenaker,” kata Sudarsono kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Baca Juga: Turun Drastis, Paket Pelatihan Kerja 2026 di Kota Banjar Cuma 9 Paket

Penyebab Anggaran Paket Pelatihan Kerja di BLK Kota Banjar 2026 Turun

Lanjutnya menjelaskan, adapun paket pelatihan kerja yang bersumber dari APBD berupa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sebelumnya mendapat 27 paket pelatihan, dan tahun ini hanya kebagian 9 paket.

Menurutnya, penyebab berkurangnya paket pelatihan kerja tersebut akibat adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kota dari pemerintahan pusat.

Sehingga, kondisi tersebut berimbas pada rasionalisasi anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima DBHCHT. Termasuk pelaksanaan paket pelatihan kerja di BLK Kota Banjar.

Baca Juga: Belasan Warga di Kota Banjar Berlatih Pengolahan Tembakau, Bakal Langsung Penempatan Kerja

Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat membayar kekurangan DHCHT kepada pemerintah kota yang nilainya mencapai sekitar Rp 46 miliar.

“DBHCT kurang bayar ke kita itu Rp 46 miliar lebih. Kalau ini bisa cair, mungkin kita bisa membangun infrastruktur dan kegiatan lainnya. Termasuk menambah paket pelatihan kerja,” harapnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)