4 days ago
15
harapanrakyat.com,- Rencana pemerintah pusat memangkas alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 diprediksi bakal menjadi beban berat bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini memaksa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, untuk memutar otak lebih keras guna menjaga stabilitas fiskal.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Dr. Nurdiana Mulyatini, S.E., M.M., menjelaskan bahwa tren penurunan dana transfer daerah terjadi untuk menjaga defisit anggaran negara. Hal ini dipicu oleh pendapatan APBN yang belum optimal serta besarnya beban subsidi negara.
“Salah satu penyebab menyusutnya porsi TKD adalah kebijakan pusat yang masih memprioritaskan subsidi di sektor energi, pangan, serta fokus pada pembangunan nasional,” ujar Nurdiana kepada Harapan Rakyat, Sabtu (24/01/2025).
Baca Juga: Disapu Angin Kencang, Pohon Kelapa Tumbang Timpa Rumah Warga Banjarsari Ciamis
Menurut Nurdiana, pengurangan dana transfer ini akan berdampak langsung pada operasional pemerintahan daerah. Sektor-sektor vital seperti belanja pegawai hingga program kerja prioritas daerah terancam terganggu.
Ia menekankan, daerah yang selama ini manja atau terlalu bergantung pada kucuran dana pusat akan menghadapi tantangan yang sangat berat.
“Kunci utama agar daerah bisa bertahan (survive) dalam kondisi ini adalah optimalisasi PAD. Kemandirian fiskal bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.
Baca Juga: Heboh! Ular Kobra Ditemukan Masuk ke Kamar Tidur Warga Ciamis
Solusi untuk Pemerintah Daerah saat Anggaran TKD 2026 Dipangkas
Dalam kacamata akademisnya, Nurdiana menyarankan agar pemerintah daerah tidak hanya sekadar menaikkan tarif pajak atau retribusi untuk menggenjot pendapatan. Sebaliknya daerah dituntut memikirkan solusi cerdas, seperti modernisasi sistem pemungutan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan ekstensifikasi atau pemetaan potensi pajak baru yang lahir dari pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kepala daerah beserta jajarannya harus inovatif dalam mengidentifikasi objek pajak yang selama ini belum tergarap maksimal. Ini adalah langkah strategis menuju kemandirian ekonomi daerah,” tambahnya.
Tak hanya soal mencari pendapatan, Nurdiana juga mengingatkan pentingnya efisiensi belanja. Pemerintah daerah diminta berani mengencangkan ikat pinggang dengan menghapus anggaran yang tidak mendesak.
Ia menyarankan agar kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang berlebihan, hingga pengadaan ATK yang tidak efisien segera dipangkas.
Baca Juga: Ketua Gerindra Ciamis Ingatkan Pengelola Program MBG Jaga Kualitas Menu
“Meski anggaran terbatas, pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan tidak boleh dikorbankan. Itu harus tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan lainnya,” pungkasnya. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
