3 days ago
25
harapanrakyat.com,- Ormas Gibas (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti keberadaan dan pengelolaan aset Banjar Waterpark (BWP) yang sampai saat ini dinilai mangkrak dan terbengkalai tanpa ada kejelasan.
Ketua Gibas Kota Banjar Ginting Gintara mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah kota untuk membenahi aset Banjar Waterpark yang sekarang ini semakin terbengkalai.
Kawasan dengan luas 3,5 hektar tersebut dibangun pada tahun 2009 dan diresmikan pada 2010 namun hingga tahun 2019 berhenti beroperasi karena merugi.
Kawasan tersebut kemudian sempat ditata ulang menjadi kawasan kuliner yang kemudian bisa berkembang hingga sekarang ini.
“Dibangun mulai awal tahun 2009 menggunakan dana APBD dengan biaya senilai Rp 27 miliar. Lalu dinyatakan mangkrak dan ditutup total sejak tahun 2019 membuat fasilitas di dalamnya terbengkalai,” kata Ginting kepada wartawan, Jumat (8/8/2026).
Persoalan lainnya, lanjut Ginting, ditemukan cacat administrasi di mana ternyata sertifikat kepemilikan aset Banjar Waterpark milik perorangan, bukan milik pemerintah daerah.
Pemkot diduga hanya memiliki aset kolam renang yang berada di tengah kawasan tersebut. Dengan kondisi tersebut aset terancam hilang dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Dalam waktu dekat kami Gibas Kota Banjar akan mengadakan audiensi ke bagian aset Pemerintah Kota Banjar dan tak lupa BPN Kota Banjar terkait aset itu,” katanya.
Banjar Waterpark Diharapkan Meningkatkan PAD, tapi Kini Terbengkalai
Ginting mengatakan, sebagai masyarakat pihaknya ingin kawasan Banjar Waterpark yang selama ini menjadi ikon Kota Banjar bisa berkembang. Bahkan ia berharap Banjar Waterpark bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Akan tetapi, faktanya Banjar Waterpark saat ini terbengkalai, bahkan yang lebih ironisnya aset tersebut bukan aset Pemerintah Kota Banjar. Hanya bagian kolam renang saja yang aset Pemkot,” katanya.
Pihaknya mendesak pemerintah kota untuk membenahi aset-aset yang tumpang tindih antara aset pemerintah kota dan aset pribadi.
“Karena permasalahan ini kan sudah berlarut-larut mangkrak. Nah, hari ini salah satunya ada investor masuk juga bingung soalnya tidak jelas terkait administrasi kepemilikan tersebut,” ujarnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
