5 days ago
29
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara mengenai rencana melepas saham mayoritas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka ke pemerintah pusat.
Dedi menyebut, Pemprov Jabar ingin menukar BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara yang notabene aset pemerintah pusat. Kemudian, ketika ada pertemuan dengan pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto melihat beban fiskal APBD Jawa Barat yang harus membiayai BIJB Kertajati setiap tahun. Sedangkan, BIJB Kertajati saat ini belum bisa menghasilkan pendapatan, minimal untuk membiayai operasionalnya karena belum beroperasi secara optimal.
Baca juga: Satukan BUMD di Jawa Barat, Dedi Mulyadi Tiru Konsep Danantara
“Bukan kami melepas saham, tapi Pak Presiden lihat beban fiskal APBD yang harus mengeluarkan biaya untuk BIJB Kertajati. Kepastian BIJB Kertajati beroperasi dan menghasilkan belum terlihat,” kata Dedi, Jumat (23/1/2026).
Ketidaksinkronan Kebijakan Transportasi
Selain itu, Dedi menilai ada ketidaksinkronan kebijakan transportasi, satu sisi mendorong aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati. Kemudian, di sisi lain Bandara Halim Perdanakusuma tetap melayani penerbangan, lalu ada Kereta Cepat Whoosh dari Jakarta ke Bandung.
“Ada keanehan, satu sisi kami mendorong penerbangan di BIJB Kertajati, tapi Halim Perdanakusuma membuka penerbangan dengan dukungan transportasi dari Bandung ke Jakarta pakai Whoosh. Pasti orang pilih ke Halim daripada ke Kertajati,” ucapnya.
Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Soal Helmy Yahya dan Mardigu Wowiek yang Gagal Jadi Komisaris Bank BJB
Atas dasar hal itu, Dedi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kawasan Kertajati berubah fungsi menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ia pun memastikan, Presiden Prabowo Subianto menyambut positif bahwa BIJB Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara.
“Waktu itu saya usulkan kawasan Kertajati jadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri. Respons Presiden baik, bahkan Presiden punya harapan Kertajati jadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ujarnya.
Berbekal respons positif dari Presiden Prabowo Subianto, Dedi pun menyampaikan ospi tukar guling ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Opsi tukar guling yakni, kawasan termasuk BIJB Kertajati menjadi milik pemerintah pusat, sedangkan Pemprov Jawa Barat memiliki Bandara Husein Sastranegara besarta kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
“Opsinya menyerahkan kawasan Kertajati ke pemerintah pusat, Pemprov mendapat Bandara Husein Sastranegara, PT DI, dan sekitarnya. Saya sudah bertemu Mensesneg, dan Presiden sudah bertemu Menhan. Jadi tukar guling, tukar aset,” tuturnya.
Apabila, pemerintah pusat menyetujui opsi tukar guling yang Dedi ajukan, maka Pemprov Jawa Barat akan melakukan pengembangan infrastruktur di Bandara Husein Sastranegara. Sehingga, dalam waktu relatif cepat Bandara Husein Sastranegara bisa kembali bergeliat karena pangsa pasarnya sudah terbentuk.
“Kami tinggal membenahi, memodernisasi, dan menambahkan landasan pacu Bandara Husein Sastranegara, kalau memungkinkan secara teknis. Pasti dalam waktu cepat akan ramai,” ucapnya.
Dedi menambahkan, tidak ada persoalan nilai aset antara kawasan BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara. Sebab, hal itu bisa menggunakan skema appraisal, karena skemanya pemerintah ke pemerintah.
Saat ini, Dedi Mulyadi sedang menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai opsi tukar guling kawasan BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara. “Bisa appraisal, kan sama-sama pemerintah. Nunggu dari pusat, tapi Mensesneg sudah minta ke saya untuk bertemu salah satu direktur,” katanya. (Reza/R6/HR-Online)
