3 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membantah informasi mengenai Pemprov Jawa Barat tidak menganggarkan bantuan pendidikan untuk sekolah swasta pada APBD 2026.
Dedi menyebut, Pemprov Jawa Barat tidak menghapus maupun menghilangkan bantuan pendidikan untuk sekolah swasta. Namun, pemerintah provinsi mengubah mekanisme pemberian bantuan pendidikan untuk sekolah swasta.
“Pemprov Jawa tidak menghapus dan tidak menghilangkan bantuan pendidikan swasta. Pemprov hanya mengalihkan cara pemberian bantuan pendidikan swasta,” kata Dedi, Kamis (29/1/2026).
Baca Juga: Investasi Rp 2 Triliun Lebih Masuk Karawang, Siap Serap Ribuan Pekerja
Dedi menyebut, bantuan pemerintah provinsi untuk pendidikan swasta saat ini berbentuk program beasiswa untuk masyarakat tidak mampu di sekolah swasta.
Sedangkan, mekanisme penyaluran bantuan pendidikan swasta sebelumnya melalui sekolah atau yayasan pendidikan yang penyebutannya Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Dengan begitu, Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya pendidikan masyarakat kurang mampu yang sedang menimba ilmu di sekolah swasta.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Bakal Ubah Permukiman di Cisarua KBB yang Terdampak Longsor Jadi Hutan
“Dulu pemberiannya melalui sekolah atau yayasan, penyebutannya BPMU. Sekarang bantuannya berupaya program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta. Pemprov Jawa Barat menanggung bayaran mereka di sekolah swasta,” ujarnya.
Selain Bantuan Pendidikan Swasta, Pemprov Jawa Barat Juga Siapkan Seragam Hingga Sepatu untuk Pelajar Kurang Mampu
Mentan Bupati Purwakarta itu menambahkan, selain menanggung pembiayaannya masyarakat kurang di sekolah swasta, Pemprov Jawa Barat akan menyiapkan seragam, buku, hingga sepatu untuk mereka.
“Tidak hanya menganggu biaya sekolah, kami akan siapkan, seragam, buku, hingga sepatu untuk mereka,” ucapnya.
Dedi memastikan, pemberian bantuan pendidikan swasta bagi masyarakat yang kurang mampu di sekolah swasta untuk membangun keadilan di bidang pendidikan.
Sehingga, masyarakat yang kurang mampu bisa tetap menimba ilmu di sekolah swasta tanpa khawatir tidak bisa membayar biaya, karena Pemprov Jawa Barat sudah menanggungnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Targetkan bank bjb Raup Laba Rp2,2 Triliun
“Ini jadi bagian komitmen Pemprov Jawa Barat untuk membangun rasa adil di bidang pendidikan. Jadi masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan di sekolah swasta, karena pemerintah sudah menanggung biayanya,” tuturnya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
