harapanrakyat.com,- Demo mahasiswa Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, di depan Kantor DPRD pada Jumat (12/6/2026), berlangsung hingga menjelang magrib. Aksi unjuk rasa yang membawa “rapor merah” untuk pemerintah ini sempat diwarnai ketegangan, massa aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga ketat di lokasi.
Gerakan kolektif ini menyatukan berbagai elemen mulai dari PMII, HMI, IMM, IPNU, SAPMA, KAMMI, Hima Persis, hingga masyarakat sipil. Mereka menyuarakan keresahan publik yang kian tercekik oleh rentetan kebijakan represif ekonomi. Baik di tingkat nasional maupun karut-marut persoalan di daerah.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Kepung Depot Pertamina Tasikmalaya Imbas Harga BBM Pertamax Naik
Demo Mahasiswa Kota Tasikmalaya Suarakan 8 Tuntutan Krusial
Koordinator Lapangan, Encep Gunawan menegaskan, kehadiran mereka adalah untuk menyampaikan aspirasi atas kondisi bangsa yang kian memprihatinkan.
“Kami datang ke sini untuk menyuarakan persoalan nasional dan daerah yang nyata-nyata merugikan rakyat banyak. Mulai dari kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah. Hingga masalah lokal yang dibiarkan mangkrak tanpa solusi,” tegas Encep.
Ia menyebutkan, aliansi ini membawa 8 poin tuntutan krusial yang wajib ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Tasikmalaya untuk mendesak pemerintah pusat. Pihaknya berjanji akan terus mengawal dan melipatgandakan massa jika aspirasi ini hanya berakhir di laci meja pejabat.
Jawaban DPRD: Terbentur Wewenang Pusat
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, mengapresiasi keberanian mahasiswa. Ia mengakui kondisi ekonomi saat ini memang sedang menjepit masyarakat bawah. Terutama pasca kenaikan BBM dan minimnya lapangan pekerjaan. Namun, ia berdalih bahwa DPRD memiliki keterbatasan wewenang dalam mengubah kebijakan makro.
“Kami tidak memiliki kewenangan mengenai beberapa kebijakan karena itu ranah pusat. Namun, kami berjanji secepatnya menyampaikan 8 poin tuntutan ini ke pimpinan pusat,” ujar Wahid di hadapan massa aksi.
Baca Juga: Unik! Emak-Emak Ngaliwet di Tengah Demo, Protes Proyek Stadion Kaliki Tasikmalaya yang Mangkrak
Wahid bahkan mengklaim bahwa ramainya demonstrasi adalah bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan dan kepercayaan terhadap institusi legislatif.
“Ketika teman-teman mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi pada kami, berarti ada kepercayaan. Justru ketika tidak mau datang ke DPRD, itu tanda tanya besar. Alhamdulillah, salurannya ke sini karena tugas kita menampung aspirasi,” imbuhnya.
Kritik Tajam: Bukan Percaya, Tapi Peringatan Keras
Narasi manis dari pihak DPRD tersebut langsung dimentahkan oleh Rio, perwakilan massa aksi Cipayung Plus dari HMI Komisariat Universitas Negeri Siliwangi (Unsil). Menurutnya, klaim kepercayaan tersebut hanyalah delusi pejabat yang enggan berkaca. Aksi demo mahasiswa Kota Tasikmalaya ini justru merupakan peringatan atas kegagalan fungsi kontrol DPRD.
“Datangnya gelombang aksi berkali-kali ke gedung DPRD bukan berarti masyarakat masih percaya. Kami ingin mengingatkan dan mempertanyakan, apakah anggota dewan sudah melaksanakan fungsinya dengan benar. Kalau mereka menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, permasalahan yang mencekik rakyat tidak akan berlarut-larut seperti ini,” tegas Rio.
Ia menilai DPRD saat ini terkesan “melempem” dan diduga “masuk angin” dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah yang merugikan masyarakat.
“Sesuai namanya, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau betul berpihak pada rakyat, kondisinya tidak akan sekritis ini. Kami datang untuk mempertanyakan, di mana peran dewan saat eksekutif menjalankan tugas seenaknya. Apakah legislatif bekerja sama dengan eksekutif untuk mensejahterakan rakyat, atau justru bekerja sama membodohi rakyat,” tanya Rio memungkas dengan nada retoris.
Kini, rakyat Tasikmalaya menunggu bukti nyata. Apakah wakil mereka akan benar-benar bertarung demi nasib rakyat, atau kembali berlindung di balik sekat regulasi dan menjadi sekadar “kantor pos” penyalur surat. (Rafi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

8 hours ago
10

















































