2 weeks ago
22
harapanrakyat.com,- DPRD Jawa Barat minta Pemprov agar melakukan kajian secara komprehensif terlebih dahulu, sebelum melepas saham mayoritas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli mengatakan, sebelum Pemprov merealisasikan pelepasan saham mayoritas BIJB Kertajati, sebaiknya ada kajian secara komprehensif dulu.
Namun, Romli menilai rencana Pemprov Jawa Barat untuk melepas saham mayoritas BIJB Kertajati merupakan langkah baik. Sebab, sampai saat ini BIJB Kertajati belum menghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Buka Opsi Lepas Saham Mayoritas BIJB Kertajati, Manajemen Buka Suara
“Harus ada kajian yang mendalam. Opsi melepas saham memang wajar, karena sudah bertahun-tahun BIJB Kertajati ini merugi,” kata Romli, Kamis (15/1/2026).
DPRD Jawa Barat Sambut Baik Pelepasan Saham Mayoritas BIJB Kertajati
Menurutnya, jika nanti pelepasan saham mayoritas BIJB Kertajati sudah terealisasi, dana penyertaan modal bisa beralih ke pembangunan lain yang langsung berhubungan dengan rakyat, seperti sekolah dan lainnya.
Mengingat, tahun ini saja Pemprov Jawa Barat menggelontorkan dana senilai Rp100 miliar untuk penyertaan modal ke BIJB Kertajati.
“Kalau per tahun Rp100 miliar, sudah bisa bangun berapa sekolah itu, kalau bicara dari sisi kebermanfaatan. Kalau terus-terusan, bisa bobol juga keuangan daerah. Tapi tetap harus ada kajian secara mendalam dulu, itu yang penting,” ujarnya.
Baca Juga: Aksi Fenomenal Hartono Soekwanto Lepas Ribuan Ikan Koi Kelas Sultan ke Situ Cipanten Majalengka
Dengan begitu, Romli menyambut baik rencana Pemprov Jawa Barat untuk melepas saham mayoritas BIJB Kertajati ke pemerintah pusat.
Ia pun mendorong Pemprov Jawa Barat agar tidak ragu untuk melepas saham mayoritas BIJB Kertajati, karena jika masih memegang 51 persen saham itu masih menjadi beban keuangan.
“Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Kalau melepas setengah, tapi masih jadi pemegang mayoritas, tetap membebani. Jadi kami menyambut baik opsi itu,” tuturnya.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Jawa Barat berencana akan memanggil Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) untuk memastikan kelanjutannya.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Pertimbangkan untuk Melepas Saham Mayoritas BIJB Kertajati
“Kami nanti akan undang Biro BIA untuk menanyakan tindaklanjutnya. Jangan hanya jadi rencana saja,” katanya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
