19 hours ago
10
harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Kota Banjar, Emay Siti Muludjum dikukuhkan menjadi Ketua DPC KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Banjar, Jawa Barat periode 2025-2030. Pelantikannya dilakukan langsung oleh Ketua DPD KPPI Jawa Barat, Euis Ratnaningsih di Gedung DPRD Kota Banjar, Selasa (9/12/2025).
KPPI sendiri merupakan wadah gabungan perempuan lintas partai politik dan legislatif untuk memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, dan pemberdayaan perempuan.
Ketua DPC KPPI Kota Banjar, Emay Siti Muludjum mengatakan, pihaknya ke depan akan bersinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk Komnas Perempuan.
Hadirnya Kaukus Perempuan diharapkan dapat mendorong keterwakilan perempuan pada bidang politik. Serta memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
Baca Juga: Prihatin dengan Pola Hidup Pekerja Perempuan, Gubernur Jabar Segera Buat Perda hingga Kantin Sehat
“Tentunya ini menjadi semangat baru bagi saya dan kepengurusan baru untuk meningkatkan kiprah perempuan di bidang politik,” kata Emay.
Rencana Ketua DPC KPPI Kota Banjar usai Dilantik
Lanjutnya menyebutkan, setelah pelantikan ini pihaknya akan merumuskan pelatihan, agar ke depan partai politik tidak lagi kesulitan mencari kader perempuan yang akan terjun ke dunia politik.
Kaukus juga akan melakukan pendampingan terhadap permasalahan anak, keluarga, sosial, dan isu terkait perempuan. Pendampingan ini bertujuan supaya perempuan di Banjar lebih berdaya dan bisa berkiprah.
“Kaukus juga akan hadir ke masyarakat melakukan advokasi apabila ada hal yang sekiranya mereka tidak berani menyampaikan. Ini penting dilakukan,” ujar Ketua DPC KPPI Kota Banjar yang juga legislator perempuan dari Partai Golkar tersebut.
KPPI Bukan Hanya Soal Politik
Sementara itu, Ketua DPD KPPI Jawa Barat, Euis Ratnaningsih mengatakan, organisasi KPPI merupakan wadah bagi kaum perempuan yang berasal dari lintas partai untuk membekali diri dengan kompetensi dan pengetahuan.
Sehingga ke depan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bisa meningkat, dapat berkiprah menempati ruang jabatan politik. Serta melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.
Baca Juga: Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kota Banjar Minim, KPU Ungkap Alasannya
Menurutnya, KPPI juga tidak hanya fokus terhadap permasalahan politik. Tetapi juga harus peka terhadap isu-isu dan permasalahan perempuan, seperti KDRT dan eksploitasi anak.
“KPPI bukan hanya soal politik. Kaukus Perempuan harus adakan personal branding, harus memahami aturan, dan tahu apa yang harus dilakukan,” jelasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
