18 hours ago
11
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan untuk evaluasi izin perumahan dan lahan perkebunan demi mitigasi bencana. Ia pun menegaskan perlunya penataan ulang tata ruang di kawasan Bandung Raya, menyusul meningkatnya risiko bencana alam di wilayah tersebut.
Pernyataan itu Dedi sampaikan usai rapat koordinasi penanganan banjir Bandung Raya, Sumedang, dan Garut, berempat di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan yang rentan terhadap pergerakan Sesar Lembang, banjir, serta longsor.
Pertahankan RTH, Gubernur Jabar Instruksikan Evaluasi Izin Perumahan
Baca Juga: Dedi Mulyadi Peringatkan Bandung Bisa Tenggelam, Serukan Pemda Segera Benahi Tata Ruang!
Karena itu, Dedi menekankan pentingnya mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai benteng alami lingkungan.
“Rakor hari ini, pertama kita menyadari wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi itu wilayah rawan sesar lembang, bencana banjir, longsor. Sehingga ruang-ruang terbuka hijaunya harus dipertahankan,” terangnya.
Sebagai langkah awal, Dedi meminta evaluasi seluruh proses izin perumahan, baik yang sedang diproses maupun yang telah terbit untuk ditunda sementara.
Penundaan ini guna memberi ruang untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang, agar pembangunan tidak menimbulkan risiko jangka panjang terhadap lingkungan.
“Kalau sawah dan ruang hijau terus diurug, penanganan banjir tiap tahun tidak akan ada artinya. Bahkan bukan tidak mungkin Bandung bisa menghadapi risiko tenggelam jika penataan ruang tidak kita benahi sejak sekarang,” ujarnya.
Evaluasi Pengelolaan Lahan Berlereng
Selain evaluasi izin sektor perumahan, Pemprov Jawa Barat juga akan mengevaluasi pengelolaan lahan berlereng dengan mengganti komoditas sayuran menjadi tanaman keras sebagai langkah pencegahan bencana.
Dedi menegaskan, praktik budidaya sayuran di wilayah berkontur curam terbukti meningkatkan potensi bencana longsor. Sehingga perlu segera melakukan penataan ulang.
“Kami sedang mengevaluasi aktivitas perkebunan sayuran di area lereng karena berisiko tinggi memicu longsor. Ke depan kawasan tersebut akan dialihkan menjadi lahan tanaman keras,” kata Gubernur Dedi Mulyadi.
Lanjutnya menegaskan, pemerintah tidak ingin petani terdampak merugi akibat perubahan kebijakan ini. Sebagai solusi, para petani akan direkrut menjadi tenaga pemerintah untuk menanam, serta merawat tanaman keras yang berfungsi menjaga stabilitas lingkungan.
“Petani akan tetap kita berdayakan. Mereka akan menjadi tenaga pemerintah yang fokus pada penanaman vegetasi yang memiliki fungsi ekologis,” katanya.
Tanaman keras yang akan dikembangkan meliputi jengkol, kina, dan durian. Pemprov menargetkan program ini untuk wilayah dataran tinggi seperti Bogor, Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut, Kota Bandung, hingga Bandung Barat.
“Karena Kota Bandung itu hidupnya tergantung Bandung Barat. Pada akhirnya kalau Bandung Barat bermasalah, maka Kota Bandung akan menderita,” ungkapnya.
Baca Juga: Tinjau Lokasi Banjir di Bandung, Dedi Mulyadi Bongkar Penyebabnya! Duh Ternyata Ini
Dedi menyebutkan, kondisi lingkungan antar daerah di Bandung Raya saling terhubung. Sehingga kerusakan di satu kawasan dapat berdampak luas pada wilayah lainnya. Karena itu, pengelolaan lahan secara tepat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, sekaligus menekan potensi bencana.
Pemprov Jabar berharap kebijakan ini tidak hanya mengurangi risiko longsor. Tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi petani. Dengan demikian, upaya konservasi lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Aang/R3/HR-Online/Editor: Eva)
