8 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan penanganan banjir dan longsor di Bandung Raya akan dijalankan tanpa kendala anggaran. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa Pemprov Jabar siap menggelontorkan dana besar demi menyelesaikan persoalan ekologis yang terus membayangi kawasan metropolitan itu.
“Untuk penyelesaian lingkungan, anggarannya tidak dibatasi. Kalau Rp200 sampai Rp300 miliar dibutuhkan, kita siapkan. Kalau kurang, kita geser dari alokasi lain,” ujar KDM usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Bandung Raya di Loka Wirasaba, IPDN Sumedang, Selasa (9/12/2025).
Rapat tersebut dihadiri para kepala daerah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.
Baca Juga: KDM Klaim Program Gubernur Konten Efektif Tangani Laporan Warga
KDM menegaskan bahwa komitmen pendanaan yang kuat merupakan fondasi utama untuk menghentikan siklus bencana tahunan.
“Kalau lingkungan terus rusak, berapa pun anggaran darurat yang keluar tidak akan ada gunanya,” katanya.
Menurutnya, program besar seperti evaluasi total tata ruang, moratorium izin perumahan, hingga relokasi warga bantaran sungai memerlukan dukungan pendanaan yang stabil dan berkelanjutan.
“Kita benahi tata ruang dari hulu sampai hilir. Izin perumahan yang sedang proses maupun sudah terbit, kita tunda. Kita juga akan evaluasi semua,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pembangunan di sempadan sungai.
“Sempadan sungai harus dikembalikan fungsinya. Kemudian kalau ada sertifikat di badan sungai, akan kita usulkan untuk dicabut. Keselamatan rakyat lebih penting,” ujar KDM.
Evaluasi Tata Ruang Demi Atasi Banjir dan Longsor di Bandung Raya
Pada Januari 2026, Jabar akan memulai evaluasi tata ruang secara menyeluruh. KDM dijadwalkan bertemu Menteri ATR/BPN dan Menteri PUPR untuk membahas penetapan batas sempadan sungai serta dampaknya terhadap sertifikasi lahan.
“Semua bupati dan wali kota wajib hadir. Kalau tidak mau hadir, silakan kalau mau jadi ‘Bupati Bencana’,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan banjir Bandung Raya membutuhkan keberanian politik dan komitmen jangka panjang.
“Tanah dikuasai siapapun bukan isu utamanya, tapi fungsi ekologisnya yang harus kembali menjadi hutan atau resapan. Mitigasi kita lakukan setiap hari, provinsi harus lebih jeli melihat kondisi lapangan,” tegasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
