harapanrakyat.com,- Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya menolak kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Pasar Cikurubuk dan sejumlah titik lainnya pada Selasa (20/1/26) besok. Mereka menilai kunjungan orang nomor dua RI tersebut hanya seremonial belaka dan tidak membawa solusi untuk persoalan di daerah.
Ujang Amin, salah satu perwakilan aliansi mahasiswa mengatakan, pihaknya secara tegas menolak kehadiran Gibran bukan secara personal. Akan tetapi penolakan tersebut terhadap penguasa yang abai terhadap kondisi nyata di daerah, terutama di Tasikmalaya.
Bahkan, ia menegaskan menolak bukan berarti karena benci. Akan tetapi, karena sering hadirnya negara hanya sebagai simbol semata. Sehingga pihaknya tak lagi membutuhkan pejabat yang hanya melakukan kegiatan seremonial semata. “Kami ingin ada yang berani secara politik untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara struktural dan nyata,” tegasnya.
Alasan Penolakan Wapres Gibran ke Tasikmalaya
Ujang pun menilai, berbagai program pemerintah saat ini masih belum berdampak signifikan terhadap masyarakat Tasikmalaya. Seperti halnya di bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, kesehatan serta masalah perbaikan tata kelola di pemerintah daerah.
Maka dari itu, jika dalam kunjungan besok tidak ada ruang dialog serta kebijakan pemerintah yang jelas terhadap wilayah Tasikmalaya, pihaknya menilai kegiatan itu hanya sebatas panggung simbolik yang tidak berdampak pada masyarakat Tasikmalaya.
Menurutnya, sikap penolakan ini menjadi hak warga negara sebagaimana UUD 1945 dan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sehingga, gerakan ini adalah bagian tanggung jawab moral para mahasiswa serta masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi Indonesia. “Kami ini subjek pembangunan yang memiliki hak bersuara serta menentukan arah masa depan daerah Tasikmalaya,” tegas Ujang.
Baca juga: Terusik Dikritik Lewat Vandalisme, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Polisikan Aktivis Masyarakat
Dalam penolakan ini, pihaknya menyampaikan tuntutan agar kunjungan Wapres RI tersebut ditunda sampai ada kejelasan agenda yang substantif serta benar-benar berpihak ke masyarakat. Kemudian, dalam agenda tersebut harus ada dialog publik yang di dalamnya terdapat mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Kami juga meminta agar ada evaluasi secara terbuka soal implementasi program pemerintah di Tasikmalaya. Tak hanya itu, kami juga meminta agar pembangunan di Tasikmalaya bisa adil, transparan serta berorientasi keadilan sosial, bukan hanya sekadar simbol dan pencitraan semata. Kami tidak anti terhadap negara maupun pemimpin. Namun kami sangat menolak negara yang hadir jika tidak ada solusi dan pemimpin yang menjauh dari kondisi rakyat yang menderita,” pungkasnya. (Apip/R6/HR-Online)

15 hours ago
8

















































