1 week ago
14
harapanrakyat.com,- Pemprov Jabar saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh aset yang saat ini sedang dalam penyewaan. Evaluasi seluruh aset ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Norman Nugraha mengatakan, pihaknya mendapatkan instruksi dari Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi aset milik Pemprov Jawa Barat.
Baca juga: DLH Jawa Barat Cari Solusi Pengolahan Sampah Seusai Ada Arahan Penggunaan Mesin Incinerator
Menurutnya, evaluasi terhadap aset milik Pemprov Jawa Barat yang sedang dalam status penyewaan maupun kerjasama kepada pihak ketiga. “Beliau (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi) meminta evaluasi terhadap aset milik Pemprov. Target evaluasi secepatnya,” kata Norman, Rabu (21/1/2026).
Norman menyebut, proses evaluasi terhadap seluruh aset milik Pemprov Jawa Barat ini nantinya ada tim khusus. Ia berujar, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman akan membentuk tim khusus untuk mengakselerasi proses evaluasi seluruh aset milik Pemprov. Mengingat, evaluasi seluruh aset milik Pemprov Jawa Barat ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan pendapatan dan penertiban.
“Pak Sekda (Herman Suryatman) segera membentuk tim. Evaluasi ini untuk mengoptimalkan pendapatan dan penertiban, termasuk nilai sewa aset juga,” ujarnya.
Dalam proses evaluasi ini, kata Norman, Pemprov Jawa Barat tidak berfokus pada aset tentu, karena instruksi dari Gubernur Dedi Mulyadi harus secara menyeluruh. Saat ini, aset yang berstatus kerja sama bernilai tinggi yaitu, Hotel Pullman dan Ibis di Kota Bandung, lapangan golf Arcamanik di Kota Bandung, lapangan golf dan hotel Bandung Giri Gahana di Kabupaten Sumedang, dan Pondok Wisata di Kabupaten Pangandaran.
Baca juga: Kemenhaj Jawa Barat Pastikan Tak Ada Rekrutmen Petugas Haji Daerah 2026
“Yang bekerjasama dengan nilai tinggi ada empat. Pullman dan Ibis, BBG Jatinangor Sumedang, lapang golf Arcamanik, dan di Pangandaran (Pondok Wisata). Yang sewa dan kerjasama, kami evaluasi,” ucapnya.
Meski begitu, Norman belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai potensi pendapatan yang bersumber dari aset milik Pemprov Jawa Barat yang berstatus sewa dan kerja sama. Sebab, potensi pendapatan dari aset milik pemerintah baru bisa terlihat seusai proses evaluasi ini. “Nanti hasil evaluasi kalau nominalnya. Kami kan harus melihat secara utuh terlebih dahulu,” tuturnya. (Reza/R6/HR-Online)
