17 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 88.519 pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2025. Berdasarkan data dari laman resmi Satu Data Kemnaker, PHK paling banyak berada di Jawa Barat yang mencapai 18.815 pekerja. Kemudian Jawa Tengah 14.700, Banten 10.376, DKI Jakarta 6.311, dan Jawa Timur 5.946 pekerja.
Baca Juga: Pemprov Jabar Luruskan Data PHK: Angka Satudata Bukan Gambaran Utuh
Menurut Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Firman Desa, PHK tak terlepas dari jumlah industri di Jawa Barat yang begitu banyak. Selain itu juga, ada beberapa faktor yang menyebabkan PHK di Jawa Barat. Satu di antaranya, industri padat karya mayoritas masih menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
“Tahun kemarin yang terkena PHK di Jawa Barat 18.815 orang. Wajar karena Jawa Barat sebagai provinsi dengan industri terbanyak. Banyak perusahaan yang masih pakai sistem PKWT, saat kontrak habis, jadi terkena PHK,” ujar Firman, Senin (19/1/2026).
Baca Juga: Disnakertrans Jawa Barat Belum Dapat Informasi Resmi Soal Formulasi Penetapan Upah Minimum 2026
Industri Baru di Daerah ini Bisa Serap Pekerja di Jawa Barat yang Terkena PHK
Lebih lanjut Firman menambahkan, bahwa permintaan ekspor industri tekstil, alas kaki, dan garmen saat ini sedang mengalami penurunan. Akibatnya, PHK di industri yang bergerak di bidang tersebut tidak terhindarkan.
“Permintaan kepada industri padat karya begitu bergantung pada ekspor. Saat ini kondisinya sedang menurun. Jadi perusahaan menahan untuk merekrut bahkan memperpanjang kontrak,” ucapnya.
Firman mengungkapkan, bahwa pembangunan industri baru di Kabupaten Majalengka dan Indramayu bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian, Pemprov Jawa Barat saat ini sedang mengoptimalisasi rekrutmen melalui aplikasi Nyari Gawe, agar memudah pencari kerja dan menghindari calo lowongan pekerjaan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Yakin Bulan Depan Angka PHK di Jawa Barat Akan Turun
“Ada dua industri alas kaki yang masuk ke Indramayu. Potensi serapan tenaga kerja bisa mencapai 15 sampai 25 ribu. Pak Gubernur juga sudah mengarahkan rekrutmen secara digital, tidak offline untuk mengantisipasi praktik calo,” tuturnya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
