16 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menekankan bahwa data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dirilis Satudata Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak parsial.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan, data 15.657 kasus PHK sepanjang Januari-Oktober 2025 merupakan data laporan yang masuk ke Disnaker provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, data tersebut bukan potret menyeluruh kondisi ketenagakerjaan di Jabar.
Kim menjelaskan, sebagian besar laporan berasal dari pekerja dengan hubungan kerja kontrak (PKWT) yang masa kerjanya habis, kemudian banyak di antara mereka yang kembali direkrut setelah kontraknya diperpanjang.
“Jadi data PHK itu bukan seluruhnya pekerja kehilangan pekerjaan selamanya. Banyak yang kembali bekerja setelah diperpanjang kontraknya,” ujarnya di Bandung, Selasa (25/11/2025).
Baca Juga: Pemprov Jabar dan KAI Genjot Pemerataan Rel, Akses Garut-Tasikmalaya-Kota Banjar Siap Melesat
Ia tak menampik bahwa sektor industri tertentu, terutama tekstil dan padat karya, masih mengalami tekanan. Berbagai faktor eksternal seperti lesunya ekonomi global, masuknya pakaian bekas ilegal, hingga ketertinggalan teknologi membuat beberapa perusahaan harus melakukan efisiensi.
Upaya Pemprov Jabar Cegah PHK Meluas
Meski demikian, Kim menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak tinggal diam menghadapi potensi PHK tersebut. Sejumlah langkah strategis dilakukan untuk menjaga stabilitas iklim usaha sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Upaya Pemprov Jabar memperkuat investasi dilakukan dengan merampingkan prosedur perizinan, menyediakan dukungan bagi pelaku usaha, dan mempercepat pengembangan infrastruktur industri.
“Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja terus kami lakukan melalui pelatihan vokasi dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri,” katanya.
Program pelatihan tersebut diarahkan untuk menjawab transformasi teknologi yang mulai diadopsi berbagai sektor produksi.
Selain peningkatan keterampilan, Pemprov juga memperkuat dialog sosial antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah melalui LKS Bipartit dan Tripartit. Pendekatan ini dinilai mampu menyelesaikan persoalan hubungan industrial secara konstruktif sehingga PHK tidak menjadi opsi pertama.
Kim menambahkan, dengan tren investasi sektor kendaraan listrik dan industri teknologi di Jabar yang terus tumbuh, kesiapan pekerja lokal menjadi kunci.
“Kami memastikan lulusan sekolah vokasi di Jawa Barat siap terserap di industri berbasis teknologi,” tegasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah di Jawa Barat Tak Ragu Pakai Dana BTT untuk Mitigasi Bencana
Menurutnya, Pemprov Jabar berkomitmen menjaga ketahanan sektor ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
