11 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Kerusakan lingkungan hidup dan alih fungsi lahan khususnya di Jawa Barat, kini tengah menjadi sorotan, karena banyak menyebabkan bencana. Saat ini, Pemprov Jawa Barat saat ini telah menerbitkan SE (Surat Edaran) No:173/PEM.05.02/PEREK tentang Moratorium Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.
Namun, upaya itu harus mendapat dukungan, khususnya dari sisi anggaran untuk melakukan mitigasi bencana di daerah rawan. Sebab, berbagai program dari pemerintah sudah baik, tetapi pelaksanaan belum maksimal untuk menekan kerusakan lingkungan hidup dan alih fungsi lahan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, upaya yang sedang pemerintah lakukan saat ini baru bisa melakukan penanaman pohon bambu untuk mereboisasi lahan kritis.
Baca Juga: Gercep, Pemprov Jabar Pastikan Bantuan untuk Korban Banjir di Bandung Tepat Sasaran
Sebab, dari struktur APBD 2026 di bidang lingkungan hidup hanya menempati porsi 0,46 persen. Sedangkan anggaran untuk Belanja Tak Terduga lebih besar.
“Dari pemerintah menyebut upaya reboisasi itu baru penanaman pohon bambu, karena anggaran di lingkungan hidup 0,46 persen di APBD 2026. Masih lebih besar BTT daripada untuk mitigasi bencana,” kata Ono usai FGD bertajuk Sabilulungan Ngarawat Bumi di Kota Bandung, Sabtu (6/12/2025).
Program untuk Penyelesaian Masalah Kerusakan Lingkungan Hidup di Jabar
Dalam waktu dekat ini, Ono akan menyampaikan di forum resmi agar Pemprov Jawa Barat tidak hanya berfokus pada BTT. Walaupun anggaran BTT merupakan hal yang penting sebagai upaya pencegahan, pemulihan, dan bantuan bagi daerah yang terdampak bencana.
“Tapi mitigasi juga tidak kalah pentingnya dengan mitigasi bencana. Mungkin ke depan anggaran lingkungan hidup harus lebih besar,” ujarnya.
Ono yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menilai, program-program untuk menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan hidup dan alih fungsi lahan dari pemerintah sudah bagus. Namun, berbagai program itu belum mampu menyelesaikan masalah lingkungan hidup dan alih fungsi lahan di Jawa Barat.
Baca Juga: Sekda Herman Duga Longsor di Arjasari Kabupaten Bandung Akibat Alih Fungsi Lahan
Dengan begitu, ia mengajak semua pihak berperan untuk mengatasi masalah di Daerah Aliran Sungai (DAS), abrasi di pesisir, urban, dan kawasan hutan.
“Program sudah ada dan bagus, tapi belum bisa mengentaskan permasalahan. Jadi kami ingin mengajak semuanya ikut berperan untuk sama-sama mengatasi masalah ini,” pungkasnya. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
