1 day ago
9
harapanrakyat.com,- Peringatan Hari AIDS Sedunia di Kota Banjar, Jawa Barat, dinilai kurang inklusif. Hal ini karena ketidakhadiran kelompok berisiko saat acara puncaknya. Seperti diketahui, KPA Kota Banjar, menyelenggarakan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2025, pada 10 Desember 2025, di lapang tenis Pendopo Kota Banjar.
Aktivis Keberagaman Kota Banjar, Yuyun mengatakan, ketidakhadiran kelompok berisiko dalam acara tersebut bisa memperkuat stigma negatif terhadap HIV AIDS. “Hal itu tidak hanya memperkuat stigma, tapi juga bisa melegitimasi diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok tersebut,” kata Yuyun, Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan, bahwa orientasi seksual tidak bisa disamakan dengan penyimpangan. Karena HIV AIDS bisa menjangkit siapa saja dan tidak memandang orientasi seksual. “Saya berharap ruang-ruang diskusi publik bisa lebih inklusif. Termasuk dengan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk populasi kunci dan ODHIV, sebagai strategi efektif untuk penanggulangan HIV AIDS yang berbasis bukti dan berkeadilan,” jelasnya.
Tujuan Peringatan Hari AIDS Sedunia
Lebih lanjut, ia menambahkan, Hari AIDS Sedunia merupakan peringatan global yang jatuh setiap 1 Desember. Hal itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV AIDS, menghapus diskriminasi, dan mendorong akses layanan yang berkeadilan.
“Sehingga untuk mencapai tujuan itu harus ada keterlibatan dari semua pihak. Termasuk dari populasi kunci, stakeholder terkait dan yang peduli terhadap HIV AIDS,” tambahnya.
Baca juga: Komisi III DPRD Kota Banjar; Pengembangan dan Promosi Pariwisata Harus Punya Konsep Jelas
Terpisah, penggiat peduli HIV AIDS, Eva Latifah mengatakan, peringatan Hari AIDS Sedunia seharusnya menjadi momentum. Ini bertujuan untuk mengurangi stigma serta diskriminasi terhadap ODHIV, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV AIDS, serta pencegahan HIV AIDS. “Jadi yang harus terlibat dalam peringatan itu adalah pemerintah, instansi terkait, LSM peduli HIV, dan organisasi kesehatan,” katanya.
Kemudian, ia menyarankan agar anggaran yang terbatas digunakan secara efektif. Misalnya dengan mengambil perwakilan dari masing-masing kelompok risiko. “Kami menyayangkan bahwa peserta peringatan HAS itu kurang tepat sasaran. Sehingga ke depannya berharap bisa lebih inklusif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Eva menegaskan, kegiatan pertemuan komunitas yang diklaim KPA Kota Banjar sebagai rangkaian peringatan HAS bukan acara baru. Itu merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap tahunnya. “Jadi itu bukan rangkaian acara peringatan HAS. Apalagi acaranya digelar pada bulan Oktober lalu, itu merupakan pertemuan rutin,” ungkapnya.
Hak Hidup ODHA
Sementara itu, Kelompok Dampingan Sebaya, Kusmana menyampaikan, rangkaian kegiatan peringatan HAS seharusnya lebih banyak melibatkan ODHIV. Ia menyebut, hal tersebut sangat penting untuk membuktikan bahwa ODHIV masih memiliki hak hidup yang sama dengan masyarakat pada umumnya.
“Alangkah baiknya ketika HAS atau acara puncaknya itu yang lebih banyak dihadirkan atau dilibatkan adalah ODHIV itu sendiri,” kata Kusmana.
Selain itu, ia menyayangkan pada kegiatan peringatan HAS sebelumnya tidak ada layanan PDP dan KDS. “Menurut saya kita harus banyak belajar dari wilayah kota atau kabupaten lain tentang peringatan HAS. Karena kemarin saya lihat tidak ada layanan PDP dan KDS, itu sangat disayangkan sekali. Padahal acaranya sudah lumayan bagus,” pungkasnya. (Sandi/R6/HR-Online)
