2 days ago
10
harapanrakyat.com,- Ribuan massa yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas ketimpangan kebijakan pemerintah dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Khususnya antara guru honorer madrasah dan tenaga pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ribuan Guru Madrasah di Kota Tasikmalaya Soroti Kebijakan Afirmasi
Dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan kekecewaan, massa melakukan orasi dan mimbar bebas untuk menyuarakan nasib guru honorer yang hingga kini belum mendapatkan kebijakan afirmasi yang adil. Baik dari sisi status maupun kesejahteraan.
Sekretaris Umum PGM Kota Tasikmalaya, Arip Ripandi menegaskan, apel akbar guru madrasah dan sekolah swasta ini menjadi bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berkeadilan.
Baca Juga: Gaji Guru Honorer Madrasah Rp 300 Ribu Perbulan, DPRD Kota Tasikmalaya Didemo PGMI
“Apel akbar guru madrasah dan sekolah swasta di Kota Tasikmalaya ini menjadi pemantik kontrol kebijakan yang telah pemerintah keluarkan melalui Instruksi Presiden. Program baru seperti Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sekitar Rp 335 triliun dengan mudah menjadi kebijakan prioritas,” ungkapnya.
Menurut Arip, PGM tidak menolak program MBG, namun menyoroti kebijakan afirmasi yang dinilai timpang. Pasalnya, para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru berjalan sekitar enam bulan, justru diangkat menjadi PPPK.
Sementara guru madrasah dan sekolah swasta yang telah mengabdi puluhan tahun belum mendapat kepastian status.
“Kami tidak menolak MBG. Tapi dapur-dapurnya itu swasta, seperti halnya madrasah dan sekolah swasta. Namun dengan mudah pemerintah mengangkat kepala SPPG, ahli gizi, hingga akuntan menjadi PPPK. Sementara guru-guru kami yang sudah puluhan tahun mengabdi belum mendapat kebijakan afirmasi,” tegasnya.
Bandingkan Honor Guru Madrasah dengan Petugas SPPG
Arip menyebut, honor guru madrasah di Kota Tasikmalaya saat ini berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan. Jumlah tersebut masih jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan penghasilan petugas SPPG.
“Ini kebijakan yang diskriminatif. Guru madrasah sudah puluhan tahun mengabdi, mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, tapi kesejahteraannya diabaikan,” kata Arip.
Baca Juga: Maulana Yusuf Minta Pemprov Jabar Prioritaskan Guru Honorer Jadi PPPK, Ini Alasannya!
PGM mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Instruksi Presiden serupa guna mempercepat pengangkatan guru honorer madrasah menjadi PPPK. Termasuk melalui revisi Undang-Undang ASN, serta penguatan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru dan Dosen.
“Yang kurang dari pemerintah hari ini adalah political will. Jika kesejahteraan guru ditingkatkan, kualitas pendidikan Indonesia akan berbanding lurus,” tambahnya.
Arip juga menyebut, jumlah guru honorer madrasah di Kota Tasikmalaya mencapai sekitar 2.900 orang, mulai dari jenjang Raudhatul Athfal (RA) hingga Aliyah.
Ia menegaskan, aksi ini tidak mengarah pada mogok mengajar dan berharap menjadi pemantik gerakan serupa di daerah lain.
“Kami tetap mengajar. Tapi kami berharap pemerintah, khususnya Presiden, terketuk hatinya untuk memikirkan regulasi yang adil bagi guru,” ucapnya.
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra yang menemui massa aksi, menyampaikan empati dan dukungannya terhadap perjuangan para guru madrasah.
“Ketika menyanyikan Hymne Guru, maaf kalau saya agak meneteskan air mata. Ayah saya seorang guru, jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan hari ini,” kata Diki.
Baca Juga: Guru Honorer Tasikmalaya Mogok Massal, Protes Surat Edaran Bupati yang Dinilai Merugikan
Ia pun mengakui keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan pengangkatan PPPK. Meski begitu, pihaknya berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi guru kepada pemerintah pusat.
“Sebagai pemerintah daerah, kami memang tidak punya kewenangan penuh, apalagi saya hanya wakil. Tapi kami siap menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi rekan-rekan semua,” katanya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan melalui perwakilan pemerintah daerah. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)
