2 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mempertegas terkait tujuan mendasar dari program bantuan pendidikan bagi puluhan ribu Calon Murid Baru (CMB) yang berpotensi masuk sekolah swasta.
Ia menyebut, upaya itu merupakan langkah Pemprov Jawa Barat untuk menyelamatkan anak-anak, terutama dari keluarga prasejahtera tidak putus sekolah karena tidak lolos ke sekolah negeri.
Berdasarkan data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), terdapat potensi sekitar 70.000 lebih lulusan di Jawa Barat yang posisinya belum terakomodasi di sekolah negeri.
Baca Juga: Sekolah Swasta Digratiskan, Dedi Mulyadi Jamin Biaya 70 Ribu Murid yang Tak Lolos Sekolah Negeri
“Data PCMB ada kemungkinan 70.000 lebih yang belum terjamin masuk ke sekolah negeri. Yang kami lindungi itu masyarakat ekonomi menengah ke bawah, mereka harus bersekolah,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, mereka yang ke sekolah swasta akan mendapat Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) senilai Rp1,5 juta dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp1,2 juta.
Besaran Bantuan untuk Murid Sekolah Swasta di Jawa Barat
Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan DSP dan SPP dengan total Rp2,7 ini tidak hanya satu kali, melainkan tiga tahun atau selama mereka menimba ilmu di sekolah swasta.
“Tapi nilainya kami sesuaikan dengan kapasitas fiskal. Kami tidak akan mengikuti keinginan sekola swasta misalnya uang pangkal (DSP) Rp10 juta, kami enggak mau. Per murid 2,7 juta, full selama 3 tahun,” ujarnya.
Merespons adanya riak protes dari sejumlah kalangan pengelola yayasan swasta yang menilai besaran DSP dan SPP dari Pemprov Jawa Barat terlalu kecil, Dedi menekankan bahwa nilai tersebut sudah melalui pertimbangan.
Mengingat, operasional sekolah swasta pada dasarnya juga telah mendapat bantuan oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Atas dasar hal itu, Dedi mengingatkan kepada pengelola yayasan swasta bahwa pendidikan bukan merupakan ruang untuk mencari keuntungan.
“Kan dia (sekolah swasta) sudah punya dana BOS. Ingat pendidikan dibuat bukan untuk cari untung. Pendidikan dibuat untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia agar bisa bersekolah. Jadi saya ngambil yang standar,” tuturnya.
“Bantah Abaikan Sekolah Swasta*
Dedi juga membantah tudingan Pemprov Jawa berjalan sepihak dan mengabaikan eksistensi sekolah swasta dalam merumuskan kebijakan ini.
Sebab, sampai saat ini sudah ada sekitar 700 sekolah swasta se-Jawa Barat yang berkomitmen serta menandatangani nota kesepahaman (MoU) kemitraan dengan Pemprov Jawa Barat
“Tidak dilibatkan gimana, sudah tanda tangan MoU. Jadi kalau yang enggak mau tanda tangan MoU, enggak ada masalah. Sekarang 700-an sekolah. Kalau sekolah swasta elit, enggak mungkinlah sama kami,” ucapnya.
Terapkan Sanksi Pencabutan Bantuan
Selain memperketat kriteria sekolah mitra, Pemprov Jawa Barat memberlakukan indikator evaluasi perilaku yang sangat ketat bagi para murid penerima beasiswa subsidi ini.
Mereka yang menerima bantuan wajib menunjukkan komitmen belajar yang baik serta mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Apabila, penerima bantuan terbukti melakukan pelanggaran disiplin seperti terlibat aksi tawuran, Pemprov Jawa Barat akan langsung mencabut hak pembiayaan itu secara permanen.
“Harus berkomitmen dong, kan mendapat subsidi dari kami cukup besar, dia harus mentaati aturan menjadi anak baik, tidak tawuran. Ada (evaluasi) begitu melanggar kami cabut subsidinya,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
