5 days ago
22
harapanrakyat.com,- Kabar tak sedap menerpa pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu, tercoreng oleh kabar dugaan intimidasi oleh oknum Asisten Lapangan (Aslap) terhadap relawan dapur gizi di Kecamatan Rajadesa.
Baca Juga: DPRD Ciamis Berang! Pegawai Dapur MBG Diduga Intimidasi Orang Tua Usai Kritik Menu Balita
Kabar tersebut memantik reaksi keras dari Wakil Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi D DPRD Ciamis, Ujang Haeruman. Ia mengaku geram setelah menerima laporan langsung dari salah seorang relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merasa mendapat tekanan tidak pantas saat menjalankan tugasnya.
Bahkan, Ujang mengaku telah mengantongi bukti kuat terkait tindakan tidak terpuji tersebut. Menurutnya, praktik intimidasi dalam lingkungan kerja program kemanusiaan dan gizi sangat tidak bisa ditoleransi.
Baca Juga: Program MBG Jadi Angin Segar bagi Pelaku Usaha Lokal, DKUKMPP Ciamis: Tangkap Peluangnya!
“Saya menerima laporan yang sangat tidak mengenakkan dari salah satu relawan dapur MBG di Kecamatan Rajadesa. Laporan tersebut diperkuat dengan bukti rekaman audio. Isi rekamannya, adanya dugaan intimidasi oleh oknum Aslap atau pengurus dapur SPPG setempat kepada relawan dapur gizi,” ujar Ujang kepada harapanrakyat.com, Jumat (23/01/2026).
Dugaan Intimidasi Terhadap Relawan Dapur Gizi, DPRD Ciamis akan Panggil Dinas dan SPPG Terkait
Politisi PPP ini menilai, kejadian tersebut merupakan preseden buruk di tengah upaya pemerintah daerah dan pusat mengoptimalkan pemenuhan gizi masyarakat. Ia menegaskan, bahwa kenyamanan dan perlindungan bagi para relawan di lapangan adalah prioritas yang harus dijaga oleh pihak pengelola.
“Ini adalah kejadian buruk yang harus disikapi secara serius. Relawan dapur gizi adalah ujung tombak di lapangan. Mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mendapatkan tekanan atau ancaman dari atasan maupun pengurus,” tegasnya dengan nada bicara meninggi.
Menindaklanjuti temuan ini, Komisi D DPRD Ciamis berencana mengambil langkah tegas. Ujang menyatakan, pihaknya akan segera mengagendakan pemanggilan terhadap dinas teknis serta pengelola SPPG yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, kami akan memanggil dinas terkait yang membidangi perlindungan pegawai dan pihak SPPG yang diduga melakukan intimidasi. Tujuannya jelas, agar permasalahan ini tuntas. Ada evaluasi total, dan yang terpenting kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” jelasnya.
Ujang juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pemilik atau pengelola dapur SPPG di Ciamis, agar menjalankan manajemen yang humanis dan profesional.
Baca Juga: Komisi D DPRD Ciamis Ingatkan SPPG Dapur MBG Tidak Bermain Harga Kebutuhan Pokok
“Ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya para pemilik dapur SPPG. Jangan sampai ada bibit-bibit arogansi di dalam pengelolaan program ini. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar hak-hak relawan terlindungi sepenuhnya,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
