Wali Kota Cimahi Tegas! Ubah Nama RSUD Cibabat Belum Pasti, Kewenangan Sepenuhnya Milik DPRD

harapanrakyat.com,- Wali Kota Cimahi Ngatiyana akhirnya meluruskan segala simpang siur yang berkembang soal rencana perubahan nama RSUD Cibabat. Dalam keterangan di Aula Gedung B Pemkot Cimahi, Senin (27/7/2026), ia menegaskan wacana ini baru sebatas tahap awal dan belum tentu terwujud, karena wewenang akhir sepenuhnya milik DPRD Kota Cimahi.

Baca juga: Wacana Ganti Nama RSUD Cibabat Cimahi Masih Tahap Kajian, Tak Ada Wakil Rakyat yang Datang Saat diundang

Pemerintah kota hanya berperan menyampaikan hasil kajian dari konsultan independen. Nantinya, dewan perwakilan rakyatlah yang berhak sepenuhnya menyetujui, meminta pilihan lain, atau bahkan menolak usulan tersebut sama sekali.

“Ini masih di tahap awal, prosesnya masih panjang. Bisa saja batal tergantung keputusan DPRD. Kami pemerintah hanya menyodorkan usulan dan menunggu persetujuan,” tegas Ngatiyana dengan lugas.

Luruskan Isu Biaya Kajian Penggantian Nama RSUD Cibabat

Ia juga meluruskan isu biaya kajian yang sempat dikabarkan mencapai Rp1,5 miliar. Angka itu tidak benar, biaya pendampingan sejak awal hingga selesai hanya senilai Rp 97 juta dan sudah berjalan selama empat bulan.

Proses penyusunan nama pun tidak asal putus. Pemerintah melibatkan berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat per kelurahan, tokoh agama, akademisi Unjani, hingga budayawan. Dari puluhan usulan yang masuk, akhirnya terpilih tiga nama kandidat yang akan diajukan ke DPRD, RSUD Bakti Saluyu, RSUD Sastra Winangun, dan RSUD Wijaya Mulia.

“Gagasan perubahan nama ini lahir dari diskusi bersama Wakil Wali Kota pada awlanya, tujuannya bukan sekadar ganti papan nama, melainkan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat dan menghapus persepsi negatif atau trauma masa lalu terhadap pelayanan rumah sakit ini,” katanya.

Baca juga: Ganti Nama Jadi RSUD Wijaya Mulia, Pemkot Cimahi Tegaskan Semua Pasien Tetap Dilayani

Namun Wali Kota berharap perhatian publik tidak hanya terpaku pada nama semata. Yang jauh lebih penting adalah perbaikan nyata yang sedang digalakkan secara masif di rumah sakit ini.

“Banyak pembenahan yang sudah berjalan, mulai dari beroperasinya Unit Pengolahan Darah, pembangunan ruang VVIP, perbaikan pagar dan taman, penertiban pedagang, pembersihan embung, hingga kebijakan membebaskan biaya bagi pasien tidak mampu maupun peserta BPJS Kesehatan yang belum aktif,” pungkasnya. (Juhaeri/R6/HR-Online)