9 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya rela dibenci dan menuai berbagai kritik dalam menjalankan kepemimpinannya. Ia menyadari bahwa kini dirinya dinilai lebih mengutamakan pencitraan dibandingkan kerja nyata. Apalagi saat Dedi Mulyadi mengambil mengambil keputusan memilih jalan tengah dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai pihak.
“Hari ini terus bergema, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya,” kata KDM dalam unggahan di akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial, Rabu (31/12/2025).
KDM menegaskan bahwa dalam mengambil kebijakan, ia justru tidak memilih jalan yang aman secara politik. Ia menyebut sikapnya dalam menetapkan kebijakan upah merupakan pilihan sulit yang penuh risiko dan berpotensi menuai penolakan dari berbagai pihak.
“Mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat berisiko. Karena saya pasti dicaci-maki, saya pasti dibenci, didemo saban waktu. Umpatan terus bergemuruh dari mulai gubernur tai dan gubernur yang lainnya,” lanjutnya.
Baca Juga: KDM Apresiasi Lonjakan Wisatawan ke Jawa Barat, Janji Benahi Infrastruktur dan Kenyamanan
Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Memilih Jalan Tengah dalam UMK dan UMSK
Gubernur Dedi Mulyadi kemudian mengungkapkan alasan mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan keberlangsungan perusahaan.
“Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya. Tapi perusahaan juga mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat,” terangnya.
Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ia pernah menerapkan kebijakan upah sektoral yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri. Mulai dari sektor dengan upah tinggi hingga sektor dengan upah terendah.
Menurutnya perubahan kebijakan pengupahan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai bupati berdampak besar terhadap keberlangsungan industri, khususnya industri padat karya. Ia menilai kebijakan tersebut turut memicu gelombang penutupan pabrik di berbagai daerah.
“Setelah saya berhenti jadi bupati kebijakan pengupahan itu berubah UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran,” ujarnya.
Dedi Mulyadi juga menceritakan dampak sosial yang ia saksikan secara langsung akibat runtuhnya industri padat karya. Kondisi tersebut, menurutnya, meninggalkan luka mendalam bagi para buruh yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan.
“Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh menjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua,” jelas Dedi Mulyadi.
Baca Juga: UMSK 2026, KDM Cari Titik Temu Buruh dan Pengusaha di Jawa Barat
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Siap Tanggung Kritik demi Masa Depan Industri
Gubernur Jabar Dedi selanjutnya menyampaikan harapannya agar struktur industri di Jawa Barat dapat bertransformasi ke arah industri berteknologi tinggi.
“Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi sehingga upahnya tinggi,” kata KDM.
Namun, ia mengatakan bahwa realitas di lapangan masih menunjukkan banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, termasuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan menengah pertama.
“Faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan,” terangnya.
Karena itu, ia memilih mengambil risiko demi menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan industri.
“Untuk itu saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya di Caci-maki,” ujar Dedi Mulyadi.
Menutup pernyataannya, Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa dirinya lebih memilih menanggung kritik dan tuduhan daripada mengambil jalan aman yang hanya menguntungkan pencitraan pribadi.
Baca Juga: KDM Larang Pemasangan Banner Iklan di Tiang PJU
“Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus menerus dengan berbagai tuduhan dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri,” tandasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
