3 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa alokasi anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk tahun 2026 akan melampaui angka fantastis, yakni lebih dari Rp 500 triliun.
Dana sebesar itu dipersiapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan di tanah air.
Alokasi Anggaran Perlinsos 2026
Baca Juga: Krisis Gaji ASN di Daerah, Purbaya Siapkan Tambahan Dana untuk 490 Pemda Terdampak Pemotongan TKD
Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan mengatakan, anggaran tersebut akan disalurkan melalui berbagai program strategis yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Ia menyebutkan, beberapa program utama yang menjadi fokus pemerintah meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Serta bantuan pangan dari pemerintah.
Sedangkan untuk sektor pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga dukungan untuk jenjang pascasarjana.
Rofyanto menekankan pentingnya pengawasan ketat dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperlukan agar anggaran Perlinsos 2026 yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun itu benar-benar sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Luhut Waspadai Defisit APBN Bengkak Rp 200 Triliun Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia
Reformasi Subsidi BBM
Selain penyaluran bantuan, pemerintah tengah serius menggarap reformasi skema subsidi. Rofyanto menyoroti bahwa sistem subsidi terbuka saat ini masih sering dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
“Masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan justru mendapatkan manfaat subsidi yang lebih besar. Oleh karena itu, reformasi ini mendesak dilakukan agar alokasi APBN lebih berkeadilan dan tepat sasaran,” tegas Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2027, Kamis (6/8/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto menambahkan, perancangan APBN tetap diposisikan sebagai instrumen vital untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Heboh Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar, Gus Ipul Sebut Harga Masih Bisa Turun
Sudarto menjelaskan, fungsi APBN tidak hanya terbatas pada alokasi dan distribusi anggaran semata, tetapi juga bertindak sebagai katalis pertumbuhan ekonomi.
Melalui program pemerintah dan pemberdayaan sektor swasta, APBN diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
