2 days ago
14
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempuh strategi politik anggaran bersama DPRD agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban fiskal daerah. Hal itu dilakukan di tengah penurunan pendapatan daerah dan tekanan defisit APBD Jawa Barat.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembangunan meski anggaran cekak. KDM menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
Ia mengakui kondisi fiskal Jawa Barat sedang menghadapi tekanan berat akibat beban utang daerah serta merosotnya pendapatan. Terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdampak perlambatan industri otomotif.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Optimistis Bisa Mengembalikan Lahan yang Sudah Beralih Fungsi
Menurut KDM, penurunan kinerja sektor otomotif berimbas langsung pada pendapatan daerah, sementara kebutuhan belanja pembangunan justru meningkat. Situasi ini, kata dia, membuat defisit anggaran tak terelakkan. Namun, melalui pembahasan intensif dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya, Pemprov Jawa Barat memilih memperkuat prioritas belanja agar program strategis tetap terlaksana.
“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena tekanan fiskal. Yang kita lakukan adalah menata ulang skala prioritas dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar KDM.
Strategi KDM Lanjutkan Pembangunan Meski APBD Jawa Barat Defisit
Strategi politik anggaran itu diterjemahkan dengan tetap melanjutkan proyek-proyek infrastruktur utama yang dinilai krusial bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Seperti pembangunan jembatan, flyover, penerangan jalan umum, hingga penguraian kemacetan di kawasan padat. KDM optimistis, dengan pengelolaan anggaran yang disiplin, proyek-proyek tersebut dapat berjalan tanpa memperlebar defisit.
Selain infrastruktur, KDM menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran ke depan juga akan menyentuh pembenahan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Ia menilai inkonsistensi tata ruang selama ini telah memicu berbagai persoalan ekologis. Termasuk banjir, sehingga perlu dikoreksi secara menyeluruh mulai awal 2026.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Aktivitas Penanaman Kelapa Sawit di Cirebon Dihentikan dan Ditutup
Melalui pendekatan politik anggaran yang mengedepankan konsensus dan efisiensi, KDM berharap Jawa Barat mampu bertahan di tengah tekanan fiskal. Sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
