3 days ago
23
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluruskan kesalahpahaman informasi di masyarakat. Banyak orang tua calon peserta didik merasa bingung terkait fungsi Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Dedi menegaskan fase pemetaan tersebut bukanlah jalur pendaftaran sekolah yang sesungguhnya. Tahapan ini merupakan instrumen penyaringan data awal digital bagi calon siswa sebelum memasuki Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Baca juga: Dedi Mulyadi Klaim PCMB Sukses Mitigasi Problem Jelang SPMB Jabar 2026
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat memahami esensi dari fase prakondisi ini. Validasi awal sengaja digulirkan agar seluruh dokumen calon murid bisa diverifikasi lebih dini.
Saat meninjau Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Selasa (9/6/2026), Dedi menjelaskan proses pemetaan ini mutlak bukan pintu pendaftaran. Namun, jika data calon siswa sudah akurat di sistem dan memenuhi syarat administrasi, status verifikasinya akan otomatis lanjut ke tahapan berikutnya.
Mitigasi Teknis bagi Calon Siswa yang Belum Terdata
Dedi menguraikan gambaran skema penanganan jika ditemukan kendala teknis di lapangan. Mayoritas dari total 340.000 pendaftar di Jawa Barat telah berhasil dipetakan secara mulus oleh sistem komputer.
Namun, jika menyisakan sekitar 1.000 calon siswa yang terkendala masalah sinkronisasi, maka tim teknis akan langsung turun tangan.
Menurut Dedi, tim di lapangan bakal melacak poin kendala yang membuat berkas pendaftar belum memenuhi kriteria. Begitu persoalan selesai, data calon siswa langsung dikembalikan ke sekolah tujuan awal mereka.
Baca juga: Keluhkan SPMB Sekolah Maung dan PCMB, Ratusan Orang Tua Calon Murid Baru Geruduk Disdik Jabar
Di sisi lain, Gubernur menyoroti temuan terkait adanya lulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berkasnya sempat tersendat di sekolah tujuan. Menyikapi problematik itu, Dedi menginstruksikan panitia SPMB melakukan input data serta validasi dokumen secara manual. Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran hak pendidikan setiap anak di Jawa Barat agar tidak ada yang terabaikan.
Dedi menambahkan, untuk kasus lulusan madrasah yang tidak memenuhi kriteria, panitia akan memberikan arahan ke sekolah alternatif. Penyelarasan dokumen dipastikan bisa diselesaikan dengan mudah melalui input manual oleh petugas di lapangan. (Reza/R6/HR-Online)
