7 hours ago
10
harapanrakyat.com,- Dana beasiswa operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta yang tidak ada di APBD Murni 2026, tengah menjadi sorotan Komisi V DPRD Jawa Barat.
Pihak DPRD khawatir jika anggaran beasiswa tersebut tidak masuk APBD Murni 2026. Saat ini Baru teralokasikan di APBD Perubahan 2026, anggarannya tidak ada hingga berdampak bagi pelajar miskin di sekolah swasta.
Dana Beasiswa Pelajar Miskin di Sekolah Swasta
Merespons hal itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, distribusi dana operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027.
Baca Juga: Komisi V DPRD Jawa Barat Sebut Beasiswa Pelajar Miskin Sekolah Swasta Tidak Ada di APBD 2026
Sedangkan, pembelajaran tahun ajaran 2026/2027 baru berlangsung pada Juni. Kemudian, Pemprov Jawa Barat harus memutakhirkan data pelajar kelas 11 kategori yang tidak mampu di sekolah swasta.
“Mulai belajar kan Juni. Hari ini kami belum bisa mendapatkan data terbaru pelajar kelas 11 yang tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027,” kata Dedi, Selasa (3/2/2026).
Pagu Anggaran dan Dapodik
Ia menjelaskan, pagu anggaran beasiswa operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta, belum muncul di APBD Murni 2026.
Baca Juga: DPRD Jawa Barat Bakal Temui Disdik dan Bappeda Terkait Perubahan Skema BPMU ke Beasiswa
Pasalnya, calon pelajar kelas 11 di sekolah swasta jenjang SMA/SMK sederajat tentu belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Mengingat, Dapodik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai 4 merupakan basis data penerima beasiswa tersebut.
“Uang itu belum muncul karena kami belum ada data pelajar di Dapodik yang baru. Sasarannya kelas 11 tahun ajaran 2026/2027,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bantah Pemprov Jawa Barat Menghapus Bantuan Pendidikan Swasta
Dedi menilai pagu anggaran beasiswa operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta tidak wajib termuat dalam APBD Murni.
Sebab, Pemprov Jabar bisa melakukan pergeseran pagu anggaran untuk mengakomodasi pelajar miskin di sekolah swasta melalui skema pergeseran, sebelum APBD Perubahan. “Bisa melalui pergeseran (tidak harus di APBD Murni),” jelas Dedi Mulyadi. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
