1 day ago
12
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta kepada seluruh kepala daerah, camat, lurah, serta kepala desa agar mengumumkan anggaran belanja maupun capaian kinerja pemerintah secara berkala. Dedi menyebut, Pemprov Jabar akan segera menerbitkan surat edaran (SE). SE tersebut sebagai landasan hukum bagi kepala daerah hingga kepala desa saat informasi tersebut.
Baca Juga: Demi Pembangunan Infrastruktur, Pemprov Jawa Barat Rela Kurangi Perjalanan Dinas hingga Terapkan WFH
“Pemprov Jabar hari ini (akan) menerbitkan SE untuk semua kepala daerah, camat, lurah, dan kepala desa, agar menyampaikan informasi mengenai anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan,” kata Dedi, Senin (5/1/2026).
Tujuan Umumkan Anggaran dan Capaian Kinerja Secara Berkala
Menurut Dedi, penyampaian informasi mengenai anggaran belanja ini dapat disampaikan melalui media sosial, maupun perangkat yang bisa masyarakat akses secara transparan. Jadi, para kepala daerah hingga kepala desa bisa menyampaikan informasi mengenai anggaran belanja maupun capaian kinerja pemerintah di semua tingkatan setiap bulannya.
“Bisa mengumumkan melalui media sosial maupun perangkat lainnya agar publik tahu secara transparan. Wajib mengumumkan capaian kinerja setiap bulan,” ujarnya.
Dedi menilai, langkah transparansi mengenai anggaran belanja maupun capaian kinerja ini agar masyarakat menilai dan merasakan yang pemerintah kerjakan setiap bulan. Sehingga dengan begitu, pemerintah di semua tingkatan bisa melakukan evaluasi secara berkala. Terlebih masyarakat yang merasa belum puas terhadap kinerja pemerintah.
“Jadi masyarakat bisa menilai dan merasakan kinerja yang sudah pemerintah lakukan,” ucapnya.
Anggaran Pemerintah Bersumber dari Pajak Semua Lapisan Masyarakat
Lebih lanjut, Dedi menambahkan, informasi mengenai hal itu sangat penting. Karena pemerintah mengelola anggaran yang bersumber dari pajak semua lapisan masyarakat. Atas dasar hal itu, pemerintah di semua tingkatan memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan berkeadilan.
“Uang yang pemerintah kelola ini kan dari pajak rakyat dari semua tingkatan. Jadi semua pembangunan harus transparan, terbuka, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Beberkan Rincian Belanja Prioritas Pemprov Jabar 2026 yang Mencapai Rp 28,4 Triliun
Dengan demikian, Dedi berharap langkah itu bisa menguat peranan masyarakat dalam mengoreksi kinerja pemerintah di semua tingkatan. Sehingga, visi Jawa Barat Istimewa ini bisa terwujud berkat peranan dari semua pihak.
“Semoga ini bisa jadi jalan terang untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” katanya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
