6 days ago
16
harapanrakyat.com,- Pemerintah pusat semakin serius mendorong penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam mempercepat realisasi koperasi tersebut sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
Baca Juga: Hari Ketiga Retret di IPDN Jatinangor Sumedang, 5 Menteri Direncanakan Hadir Beri Pembekalan
Kopdeskel Merah Putih Bukan Koperasi Biasa
Ia menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai koperasi biasa. Tetapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan, menggelar operasi pasar.
Selain itu, juga menjadi penyedia kebutuhan pokok masyarakat. Mulai dari pupuk, gas, hingga sembako. Sehingga koperasi ini diharapkan dapat menjawab langsung kebutuhan warga desa.
“Ini bukan sekadar program bagi-bagi uang negara. Usaha real harus ada lebih dulu, baru kita bantu modalnya lewat skema pinjaman bank. Tentu pinjaman itu harus dikembalikan,” terangnya.
Lanjutnya menjelaskan, struktur kelembagaan Kopdeskel Merah Putih sudah ditetapkan dari pusat hingga daerah.
“Di pusat ketuanya Menko Pangan. Di provinsi, gubernur, di kabupaten/kota bupati dan wali kota. Ini struktur yang harus bergerak serempak,” jelasnya.
Zulkifli juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam menyusun kebijakan. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan kepala daerah harus mempertimbangkan dampaknya langsung ke masyarakat.
“Jadi jangan asal tanda tangan, tapi pikirkan dulu apa dampaknya ke masyarakat,” tegas Zulkifli Hasan.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pendanaan ringan bagi pengembangan usaha di daerah.
Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih di Kota Banjar Kantongi Legalitas Badan Hukum, Kapan Beroperasi?
“Bunganya rendah, sekitar enam persen karena disubsidi pemerintah pusat. Ini bisa menjadi andalan untuk membantu petani, nelayan, serta pelaku UMKM,” kata Ferry.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan skema kredit usaha untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Termasuk bagi daerah yang ingin membuka lahan baru seperti sawah.
“Kalau ada yang mau cetak sawah dan butuh traktor atau alat lainnya, bisa lewat pembiayaan ini,” jelasnya. (Aang/R3/HR-Online/Editor: Eva)
