2 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespon warganet di media sosial soal dugaan pungutan liar parkir di kawasan Braga, Kota Bandung. Aduan tersebut diunggah pemilik akun TikTok @mitramadjidreal, ia menceritakan pengalamannya ketika diminta membayar mahal untuk tarif parkir.
Dalam unggahan tersebut, warganet menjelaskan bahwa dirinya merasa ragu dengan tarif parkir sebesar Rp15.000 yang diminta tukang parkir.
Ia mengatakan dirinya hanya memberikan Rp5.000 karena tukang parkir tersebut terlihat ilegal. Karena ketika diminta bukti karcis parkir resmi dari pemerintah, tukang parkir tersebut justru meninggalkan lokasi.
“Bapak Dedi Mulyadi emang parkir di Braga harus 15rb ya? Normalnya kita mikir karena cuma kang parkir liar kita ngasihnya 5.000 tapi mintanya 15.000 jadi ku tanya kalo ada karcis parkir dari pemerintah yang apabila tarifnya memang 15.000, katanya ada tapi si bapak malah pergi,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (22/12/2025).
“Jadi untuk warga Bandung bisa kali ya pencerahan apa betul parkir di Braga tarifnya 15.000. Kita ngasih 5.000 karena emang uang cash yang kita bawa hanya itu aja btw,” lanjutnya.
Baca Juga: Rute Penerbangan Bandung-Semarang Resmi Dibuka, KDM Optimistis Dorong Ekonomi dan Pariwisata
Tanggapi Aduan Parkir Mahal di Braga Kota Bandung, Begini Respon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Mengetahui aduan warganet tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan gercep merespon, ia memberikan apresiasi karena berani melaporkan dugaan pungutan liar parkir.
KDM mengungkapkan bahwa praktik pungutan liar parkir dengan tarif tinggi bukan hal baru dan bahkan ada laporan kendaraan besar seperti bus diminta membayar hingga puluhan ribu rupiah.
“Saya mengucapkan terimakasih ya pada warga yang berani mengadukan pungutan liar parkir sampai 15 ribu bahkan kadang ada yang 20 ribu bahkan bis dipinta 50 ribu,” kata KDM.
“Pariwisata tidak akan mengalami kemajuan pesat manakala perilaku buruk seperti ini terus dibiarkan,” tegasnya.
Karena itu, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bandung dan jajarannya untuk melakukan penertiban dan membersihkan Kota Bandung dari praktik pungutan liar, termasuk parkir ilegal.
“Terimakasih atas laporannya. Dan saya sudah menyampaikan ke walikota Bandung dan seluruh jajaran agar membersihkan Kota Bandung dari berbagai kegiatan pungutan liar,” lanjutnya.
Gubernur Dedi Mulyadi berharap seluruh pihak terkait dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut agar kejadian serupa tidak terus terulang. Apalagi Kota Bandung merupakan salah satu tujuan wisata.
Baca Juga: Bupati Bekasi Terjaring OTT KPK, Dedi Mulyadi Ngaku Selalu Ingatkan Soal Prinsip Kepatutan
“Terima kasih semoga seluruh jajaran segera bisa menyelesaikan masalah ini dan tidak terus berulang,” tandasnya.
Komentar Warganet
Dalam unggahan tanggapan Gubernur Dedi Mulyadi tersebut banyak warganet lainnya turut membagikan pengalaman serupa di kolom komentar. Mereka mengaku pernah mengalami pungutan parkir liar dengan tarif yang dinilai tidak wajar.
“Kemarin pulang dari Bandung braga, motor parkir 10rb,” komentar akun @ma***.
“Aku aja parkir daerah situ 25.000 hadewww,” komentar akun @RA***.
Karena itu, warganet lain berharap pemerintah dapat menerapkan sistem parkir resmi. Seperti kupon atau sistem otomatis, agar tarif lebih jelas dan transparan.
“Semoga di masa yang akan datang pengendara mobil ataupun motor bahkan lori dan bus semuanya tidak akan mengalami masalah system parkir jika kita menggunakan system parkir dengan kupon ataupun system otomatis agar bisa lebih discipline dan terkendali menurut aturan penggunaan,” komentar akun @Mi***.
Bahkan warganet lain mengungkapkan bahwa praktik pungli di Kota Bandung tidak hanya terjadi pada parkir. Tetapi juga hal lain seperti pengamen, premanisme, dan pedagang yang memaksa membeli yang dinilai mengganggu kenyamanan pengunjung Kota Bandung.
Baca Juga: Wakil Bupati Cianjur Ramzi Masih Syuting, Begini Respons Dedi Mulyadi
“Iya Pak Bandung jadi kurang nyaman karena pungli pengamen premanisme dan yang jualan tapi maksa,” komentar akun @li***. (Erna/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
