10 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi para pekerja informal di wilayahnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, manfaat dari program asuransi ketenagakerjaan ini sudah terbukti nyata dalam menyelamatkan perekonomian keluarga prasejahtera saat musibah terjadi.
Kehadiran negara melalui jaminan sosial mampu menjadi bantalan ekonomi yang krusial bagi masyarakat.
“Ini sangat penting. Contoh nyata di lapangan, ada kuli bangunan yang terbantu asuransi kesehatan, dan dapat santunan Rp42 ketika beliau meninggal dunia. Ada juga korban kecelakaan kerja yang biaya pengobatannya mencapai Rp442 juta, BPJS Ketenagakerjaan menanggung semua, bahkan mendapatkan santunan setelah dapat perawatan,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: Soal Bantuan Murid Swasta di Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Pendidikan Bukan Tempat Cari Untung
Gandakan Kuota Penerima Asuransi Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Jawa Barat Lewat Sinergi Anggaran
Dedi berujar, Pemprov Jawa Barat saat ini mengalokasikan kuota premi bagi satu juta pekerja informal.
Ke depan, Pemprov Jawa Barat berencana meningkatkan kuota kepesertaan asuransi ketenagakerjaan secara bertahap hingga menyentuh angka dua sampai tiga juta penerima manfaat, menyesuaikan dengan ruang fiskal daerah.
“Kami akan meningkat kapasitas tahun ini kan satu juta, ke depan bisa 2 juta atau 3 juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta. Kami nanti lihat kemampuan keuangan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah kabupaten/kota hingga desa yang memiliki kapasitas anggaran memadai bisa berkolaborasi untuk merealisasikan target itu.
Sinergi ini berfokus penuh pada sektor informal, seperti petani, nelayan, pedagang, dan buruh harian lepas yang belum tersentuh asuransi ketenagakerjaan dari perusahaan.
“Nanti kabupaten/kota bareng-bareng dong. Kalau desanya punya alokasi yang cukup, bareng-bareng juga. Kami fokus di asuransi ketenagakerjaan informal,” tuturnya.
Dedi menambahkan, berbeda dengan jaminan kesehatan yang sudah diatur ketat oleh undang-undang, kepesertaan jaminan ketenagakerjaan bagi sektor informal masih membutuhkan intervensi aktif dari pemerintah.
Jika seluruh pekerja informal non-ASN dan non-BUMN di Jawa Barat berhasil terlindungi, Dedi meyakini kemiskinan akibat risiko sosial dapat diputus secara signifikan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Siapkan Agenda Nobar Piala Dunia 2026 Mulai Babak Semifinal
“Kalau semua rakyat Jawa Barat terlindungi asuransi ketenagakerjaan, kecuali TNI, Polri, BUMN, dan ASN, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat. Kesehatan kan sudah kewajiban undang-undang, yang belum jadi kewajiban kan asuransi ketenagakerjaan,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
