2 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Pemprov Jabar meluncurkan Calender of Event (COE) 2026 serta menargetkan kunjungan 200 juta wisatawan dalam negeri pada tahun ini. Mengingat, kunjungan wisatawan dalam negeri ke Jawa Barat pada 2025 mencapai 193 juta lebih.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, esensi pada peluncuran COE 2026 sebenarnya untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah terhadap pariwisata Jawa Barat ke depannya. Sebab, kunjungan wisatawan dalam negeri ke Jawa Barat pada 2025 sedang dalam momentum yang baik.
Rujukan COE Jawa Barat 2026
Merujuk pada data BPS, perjalanan wisatawan dalam negeri ke Jawa Barat mencapai 193,24 juta atau meningkat 28,78 persen dari tahun sebelumnya. “Untuk wisatawan nusantara kan naik 28 persen dari tahun lalu, peningkatan 193 juta lebih. Jadi kebijakan dari Pak Gubernur Dedi Mulyadi sesuai dengan pasar. Momentum itu harus terjaga di 2026. Kami jadikan ini sebagai game changer untuk meningkatkan wisatawan 200 juta di 2026,” kata Herman di Dago Tea House, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Baca juga: Dedi Mulyadi Targetkan bank bjb Raup Laba Rp2,2 Triliun
Lebih lanjut, Herman menambahkan, untuk mencapai target kunjungan wisatawan 200 juta pada 2026 ini, Pemprov Jawa Barat akan meningkatkan sektor pariwisata dari sisi kualitas, karakter, dan berkelanjutan. Pemprov Jawa Barat saat ini sedang melakukan perbaikan infrastruktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan drainase. Sebab, salah satu indikator kualitas pariwisata dapat terlihat dari aksesibilitas menuju lokasi destinasi wisata yang ada di Jawa Barat.
“Meski terdisrupsi Rp2,4 triliun, belanja infrastruktur meningkat. 2025 ini 90 persen jalan provinsi sudah baik, tinggal kami optimasi PJU dan drainase di 2026 agar memberikan dampak positif bagi pariwisata,” ucapnya.
Kemudian, peningkatan kualitas amenitas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Apabila, ke depan ada pembangunan homestay di desa wisata, maka pengelola wajib memastikan kebersihan lingkungannya. “Sarana dan prasarana pendukung atau amenitas termasuk Sapta Pesona. Ketika ada homestay di desa itu harus bersih dan menarik, tidak harus mewah. Jadi amenitas ini penting terutama destinasi wisata unggulan,” ujarnya.
Karakter Pariwisata tidak Lepas Budaya Sunda
Selanjutnya, peningkatan kualitas atraksi yang merujuk pada COE 2026. Mengingat, ada beberapa berbagai atraksi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang bisa dikolaborasikan. “Pelaksanaannya harus ada optimalisasi sehingga menjadi daya tarik pariwisata yang berkualitas,” tuturnya.
Selain itu, peningkatan pariwisata di Jawa Barat agar lebih berkarakter dan tidak melepaskan dari kebudayaan Sunda. Sebab, jika pariwisata di Jawa Barat tidak memiliki karakter, keunikan, diferensiasi, dan karakter, maka destinasi wisata tidak mampu bersaing dengan daerah lain.
Baca juga: Pemprov Jabar Matangkan Skema Tukar Guling Aset BIJB Kertajati dengan Bandara Husein
“Yang jelas harus kembali ke budaya. Pak Gubernur kan menyampaikan pariwisata di Jawa Barat kalau ingin maju jangan lepas dan jangan keluar dari budaya dan bumi Jawa Barat. Harus berbasis budaya Sunda, kan ada Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawian,” katanya.
Selanjutnya, peningkatan pariwisata yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan lingkungan. Ia tidak ingin pengembangan pariwisata di Jawa Barat mengorbankan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan. “Pariwisata yang keren adalah pariwisata yang berbasis lingkungan, pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi indahnya pariwisata pada saat berkelanjutan dan itu tidak boleh lepas dari alam,” tuturnya.
Kolaborasi dengan Berbagai Organisasi
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Iendra Sofyan menyebut, pihaknya berkolaborasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), dan organisasi lainnya, sebagai strategi yang lebih implementatif untuk mencapai target kunjungan wisatawan dan mewujudkan pariwisata yang berkualitas, berkarakter, dan berkelanjutan.
Kolaborasi itu tidak hanya sekadar seremonial, melainkan Disparbud Jawa Barat akan menindaklanjutinya setiap bulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan. “Kami kan memberikan regulasi dan pengawasan, pelaksanaan tetap ada di mereka. Jadi harus kolaborasi agar tidak ada lagi ego sektoral,” kata Iendra.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Gelontorkan Rp1,3 Miliar untuk Pengungsi Korban Longsor Cisarua Bandung Barat
Selain kolaborasi, Disparbud Jawa Barat sedang menyiapkan sejumlah inovasi dan upaya pengembangan yang sesuai dengan kebijakan global, nasional, maupun lokal. Apalagi, pengembangan pariwisata berkelanjutan di Jawa Barat tidak boleh mengesampingkan fungsi lingkungan hidup dan ekologi. Atas dasar itu, Iendra berupaya menyamakan persepsi dengan berbagai pihak termasuk PTPN, Perhutani, dan lainnya.
“PR kami tentunya masalah amenitas khususnya kebersihan, sampah, dan toilet. Kami bersama organisasi pariwisata akan membina pengelolaan. Lalu, kami juga menyamakan persepsi dengan PTPN dan Perhutani mengenai pengembangan wisata,” katanya. (Reza/R6/HR-Online)
