1 day ago
17
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak akan dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Sepanjang 2025, Pemprov Jabar menjalankan kebijakan pembangunan yang menempatkan perbaikan fasilitas publik dan perlindungan alam sebagai dua agenda yang berjalan beriringan.
Pada sektor infrastruktur dasar, perhatian utama diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan jalan. Sepanjang tahun lalu, pemerintah provinsi melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 223 kilometer dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Selain itu, perawatan berkala juga dilakukan terhadap 211 kilometer ruas jalan dengan biaya Rp520 miliar guna menjaga kelayakan dan keselamatan pengguna.
Pemprov Jabar turut melakukan pelebaran sejumlah ruas jalan sepanjang total 4,7 kilometer dengan anggaran Rp6,1 miliar. Pembangunan jalan baru juga dilaksanakan di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Sukabumi sepanjang 6,6 kilometer dan Kota Bekasi sepanjang 0,4 kilometer.
Penguatan konektivitas wilayah tidak hanya dilakukan melalui jalan, tetapi juga lewat pembangunan jembatan. Selama 2025, sebanyak 11 jembatan diganti dengan nilai anggaran Rp94 miliar. Di sisi lain, dukungan terhadap aktivitas masyarakat pada malam hari diwujudkan melalui pemasangan 16.043 unit penerangan jalan umum (PJU) dengan dana Rp493 miliar, serta penyelesaian lebih dari 76 ribu sambungan listrik.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menilai ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, akses jalan, listrik, dan jembatan berperan langsung dalam menunjang layanan pendidikan, kesehatan, serta pergerakan ekonomi warga.
“Infrastruktur adalah pintu masuk untuk memastikan masyarakat bisa hidup lebih layak, produktif, dan sejahtera,” ujar KDM, Rabu (7/1/2026).
Di luar pembangunan fisik, Pemprov Jabar juga menjalankan sejumlah program pemulihan dan perlindungan lingkungan. Salah satunya melalui peremajaan perkebunan teh di dua lokasi, yakni Kebun Teh Malabar, Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, masing-masing seluas 5 hektare.
Baca Juga: Nyaris Nol, Silpa APBD Jawa Barat 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
Selain Pembangunan Infrastruktur, Gubernur Jawa Barat Juga Kendalikan Kerusakan Lingkungan
KDM menjelaskan, alih fungsi lahan di kawasan dengan tingkat kecuraman tinggi menjadi perkebunan teh dilakukan sebagai langkah pengendalian kerusakan lingkungan. Lahan-lahan yang sebelumnya ditanami sayuran dinilai berisiko mempercepat erosi dan longsor.
Selain itu, pemerintah provinsi merehabilitasi kawasan hutan seluas 1,2 hektare dan melakukan reboisasi hutan bambu seluas 7,8 hektare. Upaya lain difokuskan pada pengelolaan sumber daya air, melalui normalisasi 17 sungai, 55 situ, satu oxbow, dan dua embung selama 2025.
Pemprov Jawa barat juga membangun sejumlah sarana pendukung pemantauan lingkungan, seperti pos curah hujan, pos duga air, pos hidrologi, serta sumur bor, dengan total anggaran mencapai Rp168 miliar. Program ini ditujukan untuk mengurangi risiko banjir akibat luapan air sungai saat musim hujan.
Tak hanya itu, pembebasan dan pengelolaan mata air turut dilakukan di dua wilayah sungai dengan biaya Rp1,2 miliar. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bersih jangka panjang.
Baca Juga: KDM Jelaskan Alasan Pemprov Jabar Hentikan Pembiayaan Masjid Raya Bandung
Melalui pendekatan tersebut, Pemprov Jawa Barat berupaya memastikan pembangunan yang dijalankan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini. Tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
