5 hours ago
6
harapanrakyat.com,- DPRD Jawa Barat angkat bicara mengenai pro-kontra di tengah masyarakat mengenai usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Sebagian masyarakat menilai penanganan infrastruktur, banjir, sampah, dan ekonomi lebih penting lebih penting daripada penggantian nama.
Baca Juga: Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda Kembali Bergulir
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati mengatakan, bergulirnya pembahasan ini di parlemen merupakan respons resmi terhadap aspirasi masyarakat. Ruang kajian ini bukan berarti serta-merta menyetujui perubahan nama provinsi, melainkan bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi yang konstitusional.
Ia menyebut, salah satu dasar utama usulan ini dinilai mendesak yaitu, demi menyelamatkan eksistensi kebudayaan lokal yang mulai terkikis oleh zaman. “Jati diri Suku Sunda yang terancam punah jadi urgensinya,” kata Rahmat, Senin (6/7/2026).
Baca Juga: Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Sunda Segera Dibahas di DPRD Jabar
Akar Historis Usulan Pergantian Nama Jadi Provinsi Sunda
Lebih lanjut, Rahmat berujar, gagasan mengenai perubahan nama provinsi ini bukanlah sebuah wacana instan yang baru muncul belakangan. Aspirasi tersebut memiliki rekam jejak sosiologis dan historis yang panjang dalam perjalanan kolektif masyarakat. Bahkan, eskalasinya sudah mulai mengemuka sejak periode awal kemerdekaan Indonesia.
“Bukan usulan kemarin saja, punya sejarah panjang tentunya, dari awal kemerdekaan Indonesia sudah ada. Yang mengusulkan mereka yang memahami sejarah beserta keilmuannya,” ujarnya.
Mengingat nilai historis dan besarnya gelombang aspirasi yang masuk, DPRD Jawa Barat memandang perlu dilakukan pendalaman secara ilmiah. Prosedur itu nantinya akan melibatkan penyusunan naskah akademik, serta kajian komprehensif dari berbagai multidisiplin ilmu sebelum melangkah ke tahapan pengambilan keputusan.
Tidak sedikit masyarakat yang khawatir jika perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda terealisasi. Kekhawatiran tersebut terkait potensi beban finansial yang signifikan. Mengingat, pergantian nama daerah berdampak luas pada penyesuaian dokumen kependudukan massal, hingga pembaruan identitas kelembagaan.
Baca Juga: PMII Tolak Wacana Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda
Menyikapi kekhawatiran itu, Rahmat memastikan, bahwa seluruh aspek pembiayaan akan dihitung dan disimulasikan secara cermat. Jika usulan menjadi Provinsi Sunda ini pada akhirnya disetujui, alokasi anggaran operasionalnya akan menyesuaikan secara proporsional. “Tentunya ada penghitungan secara cermat sebelum menjadi belanja daerah,” pungkasnya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
