1 day ago
8
harapanrakyat.com,- Jumlah anak tidak sekolah di Kota Banjar, Jawa Barat, kini mulai berkurang. Hal itu seiring dengan adanya program penuntasan anak tidak sekolah terpadu.
Kepala Disdikbud Kota Banjar Dedi Suardi melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Friska Mahyudin Syah, mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti data Pusdatin terkait anak tidak sekolah.
Ia mengatakan, setelah adanya program penuntasan anak tidak sekolah terpadu yang dimulai pada bulan lalu jumlah anak tidak sekolah sudah mulai berkurang.
Anak tidak sekolah tersebut kebanyakan mengikuti pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang ada di setiap Desa/Kelurahan. Jumlah PKBM sendiri di Banjar terdapat 19 lembaga.
Saat ini, berdasarkan data laporan dari PKBM yang telah masuk ke Disdik, jumlah anak tidak sekolah yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran sebanyak 80 orang.
“Data sementara sudah ada 87 anak tidak sekolah yang mengikuti pembelajaran di PKBM,” kata Friska kepada wartawan, Jumat (30/8/2025).
“Itu juga datanya belum masuk semua karena kemarin bersamaan dengan SPMB jadi belum kami update,” katanya melanjutkan.
Baca Juga: Gedung Kantor DPRD Kota Banjar Dirusak oleh Puluhan Orang, Diduga Penyusup Aksi Demo Mahasiswa
Pusdatin Catat Ribuan Anak Tidak Sekolah di Kota Banjar
Lebih lanjut ia mengatakan, penuntasan anak tidak sekolah melalui program terpadu tersebut merupakan tindak lanjut atas adanya data dari Pusdatin. Data tersebut mencatat terdapat 1.772 orang anak tidak sekolah.
Namun, setelah pihaknya melakukan verifikasi lapangan jumlah anak tidak sekolah tersebut menjadi 1.326 atau berkurang 25,17 persen.
Hasil verifikasi tersebut juga menunjukkan bahwa anak tidak sekolah tersebut paling banyak karena pindah domisili dengan persentase sebanyak 27,98 persen.
Adapun faktor lainnya di antaranya karena faktor ekonomi 4 persen. Kemudian faktor tidak mau sekolah karena faktor lingkungan atau teman 12,52 persen, sudah bekerja 24,06 persen dan sudah berumah tangga 10,71 persen.
“Data anak tidak sekolah ini juga dimungkinan karena faktor warga tidak mengubah administrasi kependudukan. Sehingga status sekolah dalam data admistrasi belum berganti,” katanya.
Lebih lanjut pihaknya berharap melalui program penuntasan anak tidak sekolah tersebut nantinya dapat mengurangi jumlah anak tidak sekolah dan meningkatkan angka partisipasi sekolah atau APS.
Baca Juga: DPRD Sesalkan Pengrusakan Gedung DPRD Kota Banjar
“Kami berharap ke depan dengan program ini dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan meningkatkan sumber daya manusia di Banjar,” ucapnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
