7 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Pastikan program kesehatan tak terdampak efisiensi anggaran, Komisi II DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPPD), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar, Rabu (21/1/2026).
Dalam kunjungan kerja ke Kantor BPKPD Kota Banjar, Komisi II memastikan untuk sektor kesehatan tidak terdampak pemotongan dana transfer dan kebijakan efisiensi.
Baca Juga: Kunjungi Puskesmas Banjar 2, Komisi II DPRD Minta Klarifikasi Terkait Insiden Penolakan Ambulans
Anggota Komisi II Kota Banjar, Ngadimin Purnama mengatakan, kunjungan kerja untuk evaluasi program kerja tahun 2025. Serta antisipasi dampak pemotongan dana transfer ke daerah tahun 2026 terhadap program-program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Program Kesehatan di Kota Banjar Tak Terdampak Efisiensi
Adapun untuk anggaran pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan menurutnya tidak begitu terdampak dengan adanya pemotongan dana transfer daerah. Hal ini karena Dinas Kesehatan memiliki dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sehingga, pelayanan kesehatan seperti Program BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu tidak begitu terganggu. Berbeda dengan OPD lain yang tidak memiliki dukungan anggaran dari DAK.
Baca Juga: Program Layanan Cek Kesehatan Gratis di Kota Banjar, Deteksi Dini Penyakit, Hidup Jadi Lebih Sehat
“Untuk sektor kesehatan tidak begitu terganggu karena ada DAK. BPJS Kesehatan juga masih bisa tercover,” kata Ngadimin kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Banjar, Saefuddin mengatakan, terkait kebijakan efisiensi untuk sektor pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak begitu terdampak.
Hal ini karena program-program yang ada Dinas Kesehatan hampir semua dibiayai oleh pemerintah pusat menggunakan DAK. Sehingga program dari pusat, provinsi maupun pemerintah kota bisa tetap berjalan.
Baca Juga: Dinkes Kota Banjar Uji Sampel Produk Industri Rumah Tangga
Ia menyebut, program layanan kesehatan yang tidak terdampak seperti program rujuk balik untuk pasien, program jaminan iuran untuk PBI BPJS Kesehatan. Serta skrining riwayat kesehatan yang berjalan bersamaan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Kalau efisiensi kita hampir semua program dibiayai oleh pemerintah pusat melalui DAK. Jadi cenderung aman, sehingga pelayananan tidak begitu terkendala,” jelasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
