3 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Kebijakan pemberhentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu polemik hangat di tingkat bawah. Dampak penghentian ini dinilai langsung memukul urat nadi perekonomian para pelaku UMKM, penyuplai, hingga petani lokal akibat merosotnya harga sejumlah komoditas pangan.
Baca juga: Datangi Kantor Bupati, Relawan SPPG Tasikmalaya Kawal Program MBG
Namun, pandangan berbeda justru datang dari kalangan akademisi. Mereka menilai gejolak harga tersebut tidak bisa begitu saja dikambinghitamkan pada setopnya program MBG.
Ketua Paguyuban Mitra sekaligus Koordinator Aksi Damai ribuan pegawai SPPG, Ucu Supriatna, mengungkapkan keprihatinannya terkait mandeknya perputaran ekonomi kerakyatan saat ini.
Menurutnya, penghentian sementara program ini membuat seluruh UMKM, penyuplai, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebelumnya berdaya, kini harus gigit jari.
”Bagaimana menjalankan ekonomi kerakyatan? artinya hari ini seluruh UMKM, supplier, BUMDes bisa berdaya guna. Sekarang kan berhenti sementara, harganya kan anjlok. Kayak ketimun jadi Rp 1.000, telur (juga turun). Berarti para pengusaha kecil merasakan. Kami berharap tidak ditutupnya itu (program) karena ekonomi sudah stabil di bawah,” ujar Ucu kepada awak media, Kamis (25/06/2026) kemarin.
Ucu menambahkan, dalam prinsip simbiosis mutualisme, efek domino dari berhentinya program ini sangat dirasakan oleh sektor hulu. “Petani rata-rata sekarang menjerit. Mungkin bagi masyarakat yang tidak bertani bisa saja ini kesempatan (karena harga murah), tapi kita tidak berbicara seperti itunya. Bagaimana ekonomi ini tetap berjalan, khususnya di bidang-bidang tertentu seperti sayuran, ayam, dan lain-lain,” imbuhnya.
Momentum Evaluasi dan Perbaikan Standar Dapur
Di sisi lain, Ucu menjelaskan bahwa masa rehat program ini dimanfaatkan oleh paguyuban untuk melakukan pembenahan internal. Ia menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi antara mitra penyuplai dan relawan di lapangan.
Selain itu, dia juga menyoroti dorongan peningkatan kapasitas seperti menyekolahkan relawan agar memiliki kualifikasi chef. Hal ini krusial demi menekan risiko fatal seperti kasus keracunan makanan.
Baca juga: Belasan Pelajar SMA Negeri 1 Cisayong Tasikmalaya Diduga Keracunan MBG
Ucu menyampaikan bahwa mengingat adanya klasifikasi antara dapur percepatan dan bukan percepatan yang standarnya belum seragam, masa libur ini dioptimalkan untuk perbaikan fisik maupun administrasi.
”Hari ini kita libur harus digunakan sebagai perbaikan dapur, kayak layout dapurnya, termasuk beberapa fasilitas yang belum ada. Saya juga selalu menyampaikan pada aktivis, syarat administrasinya segera harus dilengkapi nih, seperti SLF (Sertifikat Laik Fungsi), Halal, IPAL, HACCP, hingga PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Kami juga perlu berimbang menginfokan kepada teman-teman media bahwa sekarang sudah ada progres perihal PBG,” beber Ucu.
BEM Faperta Unsil Sebut Persoalan Petani Lebih Fundamental
Pandangan kontras disuarakan oleh kalangan mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi (Unsil), Alik Abidin, menilai bahwa mengaitkan langsung anjloknya harga komoditas seperti telur dan mentimun semata-mata karena setopnya program MBG adalah sebuah kekeliruan logika.
”Perihal dinamika yang terjadi kemarin terkait melemahnya atau menurunnya harga telur dan juga mentimun akibat pemberhentian sementara dari Makan Bergizi Gratis, kiranya tanggapan dari saya adalah ini merupakan salah satu kesalahan berpikir ataupun salah kaprah dari simpatisan Makan Bergizi Gratis,” tegas Alik.
Alik memaparkan bahwa fluktuasi harga komoditas pertanian dipengaruhi oleh variabel yang kompleks, baik dari aspek mikro maupun makro. Dengan demikian, harga bukan dipengaruhi oleh faktor tunggal.
”Ketika berbicara terkait masalah mentimun sekarang turun harga, ini bukan hanya sekadar MBG diberhentikan. Akan tetapi bisa saja input produksinya mengalami kesalahan. Sehingga kualitas mentimun itu jadi kurang dan pada akhirnya harga akan berkurang,” ucap Aik pada harapan rakyat 26 Juni 2026.
Baca juga: Mahasiswa Tasikmalaya Soroti Program MBG, Benarkah Hanya Jadi Ladang Bisnis Elit dan Pengusaha?
Lebih lanjut, Alik menekankan bahwa intervensi kesejahteraan petani tidak boleh digantungkan pada ada atau tidaknya program pemerintah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, jaminan harga dan kepastian pasar merupakan hak mutlak petani. Oleh sebab itu, hak ini wajib dipenuhi oleh pemerintah sejak awal.
”Jadi kiranya ketika berbicara petani menjerit gara-gara MBG berhenti sementara, toh ketika ada MBG dan tidak ada MBG pun, permasalahan ataupun persoalan yang ada di petani itu tidak bisa terselesaikan secara akar rumput ataupun secara fundamental,” pungkas Alik. (Rafi/R6/HR-Online)
