harapanrakyat.com,- Pemerintah terus bergerak cepat untuk mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tanah air. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK sedang memetakan berbagai faktor pemicu guna mencari solusi konkret bagi perusahaan yang terdampak.
“Faktor penyebab PHK saat ini sangat beragam dan tidak bisa digeneralisasi,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Industri Sepatu Terguncang: 4.000 Buruh PT Feng Tay Nike Dirumahkan, Terancam PHK Massal
Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Beberapa Poin Utama Mitigasi Pemerintah
Ada beberapa poin utama terkait kondisi industri dan langkah mitigasi pemerintah. Mensesneg mengatakan, pemerintah mencatat bahwa penyebab PHK tidak selalu oleh faktor eksternal seperti pasokan bahan baku.
Dalam banyak kasus, konflik internal manajemen menjadi pemicu utama sebuah perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya. Selain itu, masih ada perusahaan yang belum menuntaskan kewajiban terkait PHK yang terjadi di masa lalu.
Prasetyo Hadi menyebutkan, salah satu temuan menarik dari Satgas Mitigasi PHK adalah adanya perusahaan yang secara fundamental dalam kondisi sehat namun terancam PHK. Hal itu karena permasalahan pada institusi perbankan tempat mereka menyimpan modal.
Masalah di sektor perbankan tersebut berdampak langsung pada likuiditas modal perusahaan, sehingga operasional mereka terganggu.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Optimis Cegah Badai PHK, Investasi Tinggi Dorong Rekrutmen Tenaga Kerja
Dinamika Suplai, Permintaan, dan Geopolitik
Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan, penurunan permintaan (demand) di sektor tertentu turut berkontribusi pada efisiensi tenaga kerja. Kemudian, masalah pasokan bahan baku yang dipengaruhi oleh harga dunia dan situasi geopolitik juga menjadi tantangan. Khususnya bagi industri gas di wilayah tertentu seperti Jawa Barat.
Namun, ia menegaskan bahwa fenomena ini bersifat kasuistik. Sebagai contoh, industri gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur relatif stabil karena tidak mengalami kendala teknis bahan baku.
Untuk menekan angka PHK, Satgas Mitigasi PHK tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Satgas Hilirisasi.
Langkah pemerintah ini untuk memperbaiki ekosistem industri secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Sehingga industri nasional lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global.
Mensesneg Prasetyo Hadi menepis anggapan bahwa saat ini tengah terjadi tren peningkatan PHK secara nasional. Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk membenahi setiap permasalahan secara detail dan satu per satu. “Semua kita coba benahi, semua kita coba perbaiki,” pungkasnya. (R3/HR-Online/Editor: Eva)

4 hours ago
3

















































