12 hours ago
11
harapanrakyat.com,- Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan melakukan penambahan pada jumlah desil yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, skala desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap 1-10.
Sebagai acuan, desil 1 mewakili tingkat kesejahteraan paling rendah, yang mencakup 10 persen kelompok keluarga dengan kondisi ekonomi paling miskin. Sedangkan desil 10 mewakili tingkat kesejahteraan tertinggi, yang mencakup 10 persen kelompok keluarga dengan kondisi ekonomi paling mampu.
Baca Juga: Rencana Pembatasan Pertalite Desil 9 dan 10: Anggaran Subsidi BBM Berpotensi Hemat 10 Persen
“Pembagian desil ini seperti persentase dari 0 hingga 100 persen. Perluasan pembagian tersebut tidak mungkin melebihi batas maksimal desil yang ada. Karena skala desil 12 akan setara dengan angka 120 persen,” terangnya di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Desil DTSEN Tetap 1-10, Pemutakhiran Tunggu Sensus Ekonomi 2026
Meskipun memastikan jumlah desil tidak bertambah, proses evaluasi dan pemutakhiran data desil tersebut tetap berjalan. Airlangga menjelaskan, wewenang pengkajian serta pemutakhiran data berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Buka Data BPS, Buka-Bukaan Soal Kemiskinan Hingga IPM Jawa Barat
Proses pembaruan data DTSEN ini masih harus menunggu hingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS selesai. Pemerintah saat ini memantau dan menunggu hasil resmi dari sensus ekonomi tersebut, sebelum merumuskan perubahan data kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan data desil yang akurat ini sangat krusial bagi kebijakan energi nasional. Khususnya dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.
Nantinya, data desil DTSEN akan menjadi basis perhitungan utama untuk membatasi konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Baca Juga: Pembatasan Pembelian Pertalite Dimulai Akhir 2026: Motor Aman, Targetkan Golongan Mampu
Airlangga menerangkan, klasifikasi desil tersebut akan berfungsi sebagai indikator angka untuk mengukur kebutuhan konsumsi riil Pertalite dari masing-masing segmen masyarakat. Dengan demikian, alokasi BBM bersubsidi dapat diproyeksikan lebih presisi berdasarkan kondisi riil kesejahteraan warga di lapangan. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
