5 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, menyebut pentingnya perhatian serius dari pemerintah kota terhadap pengembangan budidaya ikan bebeong.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar, Ngadimin Purnama Susila, usai melakukan kunjungan kerja ke BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah), serta Dinas Kesehatan Kota Banjar, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga: Kunker Komisi II DPRD Kota Banjar, Pastikan Program Kesehatan Tak Terdampak Efisiensi
Ngadimin mengatakan, kunjungan kerja tersebut untuk evaluasi program kerja tahun 2025. Sekaligus antisipasi dampak pemotongan transfer ke daerah terhadap program-program di OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Saat kunjungan ke BPKPD, pihaknya mendapati sejumlah OPD yang anggarannya sangat kecil karena terdampak pemotongan dana transfer dan kebijakan efisiensi anggaran.
Pengembangan Budidaya Ikan Bebeong untuk Popularitas Kota Banjar
Bahkan, terdapat kebutuhan untuk program yang menurutnya penting dan perlu mendapat perhatian, namun ternyata nol anggaran. Seperti dukungan anggaran untuk pengembangan ikan bebeong.
Baca Juga: Warga Berhasil Budidaya Ikan Bebeong, Seperti Apa Kontribusi Pemkot Banjar?
“Padahal itu hanya butuh anggaran sekitar Rp 30 juta, dan programnya menurut saya sangat mendukung untuk popularitas Kota Banjar,” ujar Ngadimin kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).
Pihaknya pun menyarankan agar pemerintah kota memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan budidaya ikan bebeong, dengan memberikan dukungan anggaran melalui perubahan APBD tahun 2026.
Terlebih, untuk budidaya ikan bebeong cukup sulit. Sementara terdapat warga dari kelompok pembudidaya yang berhasil melakukan inovasi pengembangan budidaya ikan bebeong.
Baca Juga: Warga Kota Banjar Sukses Budidaya Ikan Bebeong Khas Sungai Citanduy, Begini Prosesnya!
Menurutnya, meski pengembangan budidaya bebeong bukan prioritas wajib, namun tetap harus menjadi perhatian serius. Karena menyangkut keinginan pemerintah kota menjadikan Bebeong sebagai ikon daerah.
“Tadi saya konfirmasi juga ke Kepala BPKPD, alasannya karena itu bukan program wajib. Tetapi menurut saya ya prioritas, makanya kami sarankan agar itu bisa diperhatikan dan diakomodir,” kata Ngadimin. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
