2 days ago
21
harapanrakyat.com,- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Banjar, Jawa Barat, merespon dinamika yang terjadi saat Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) ke-VI KONI Kota Banjar.
Disporapar memastikan dinamika yang sempat terjadi dalam Musorkot KONI Kota Banjar tidak akan mengganggu persiapan agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat ke-XV.
Kepala Disporapar Kota Banjar, Kaswad, menegaskan bahwa proses pemilihan ketua yang menetapkan Soedrajat Argadiredja sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Baca Juga: 10 Cabor Tolak Hasil Musorkot KONI Kota Banjar, Berita Acara Diserahkan ke KONI Jabar
Menurutnya, secara mekanisme Musorkot yang berlangsung sudah sesuai aturan. Proses pemilihan yang dilakukan pun dinilai sah secara aturan, meski ada peserta yang walk out.
Hal ini, karena secara posedur apabila peserta tidak kuorum maka ditunggu selama 30 menit. Apabila peserta tetap tidak hadir, maka peserta yang ada dianggap kuorum.
“Saya kira tidak akan berdampak terhadap persiapan Porprov kalau SK segera turun dari provinsi. Karena secara mekanisme kan itu sudah sesuai dengan aturan, ya,” kata Kaswad kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Disporapar Kota Banjar Dorong Transparansi dan Penguatan Administrasi
Aswad juga menanggapi banyaknya penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban KONI periode 2022-2026 saat Musorkot. Ia menekankan pentingnya pembenahan internal pada periode kepengurusan yang baru.
Ia menyarankan agar KONI Kota Banjar ke depan memperkuat tenaga administrasi serta mengedepankan asas transparansi dalam tata kelola keuangan organisasi.
Hal ini supaya nantinya tidak menimbulkan penilaian-penilaian yang kurang baik dari berbagai pihak terutama dari cabor-cabor.
“Untuk ke depan, pengurus yang baru memang harus lebih transparan dan tenaga administrasinya diperkuat. Supaya tidak ada lagi penilaian kurang transparan dari cabor-cabor,” tuturnya.
Lanjutnya mengatakan, selama masa jabatannya pihaknya selalu menjalankan tugas verifikasi dan evaluasi sesuai fungsi serta prosedur yang berlaku.
Baca Juga: Aksi Walk Out Sejumlah Cabor Kritisi LPJ KONI Banjar, Dorong Perbaiki Tata Kelola Organisasi
“Jadi, kami Dispora sudah melakukan tugas sesuai dengan apa yang harus kami kerjakan. Terkait realisasi pertanggungjawaban hibah kewenangannya berada di penerima hibah,” pungkasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
