13 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Dugaan pungli (pungutan liar) dan pemalsuan tiket masuk kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, bukan sekedar persoalan biasa. Tapi soal kelalaian sistem yang seharusnya dijaga ketat.
Hal itu dikatakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, yang resah dengan terjadinya kasus tersebut.
“Jelas yang dirugikan itu pemerintah daerah, bukan kami sebagai pelaku usaha. Kasus tersebut harus ditangani serius, jangan setengah-setengah,” katanya kepada harapanrakyat.com, Jumat (11/7/2025).
Menurut Agus, sistem pembayaran tiket yang masih menggunakan transaksi tunai akan menjadi ladang subur bagi oknum petugas. Pihaknya mendorong Disparbud Pangandaran agar cepat bertindak tegas.
Sudah seharusnya pembayaran tiket menggunakan sistem pembayaran digital seperti e-money atau Qris. Jangan ada lagi pembayaran tunai di pintu masuk obyek wisata.
Ia mengungkapkan kemungkinan asal muasal pemalsuan tiket masuk obyek wisata di Pangandaran. Dengan menggunakan bahan kertas yang mudah diduplikasi, sehingga menjadi celah upaya tiket tersebut dipalsukan.
“Kalau pembelian tiket untuk 4 orang misalnya, tapi yang tercatat hanya 2 tiket, sisanya tiket palsu,” ujarnya.
Siapa yang Terlibat Pemalsuan Tiket Masuk Obyek Wisata Pangandaran?
Agus pun mengingatkan agar tidak serta-merta menuduh tanpa bukti. Untuk itu, dirinya mengajak publik supaya bersabar sambil menunggu hasil pemeriksaan petugas.
“Biarkan petugas yang akan melakukan penelusuran, kita harus bersabar. Siapa yang bagian mencetak, siapa yang mengedarkan, dan kemana saja tiket palsu itu disebar,” ungkapnya.
Dirinya mengaku ini pertama kalinya mendengar ada praktek dugaan pemalsuan tiket masuk obyek wisata Pangandaran. Selama ini ia sendiri meyakini pengawasan di lapangan sudah cukup ketat. Tapi pada kenyataannya masih saja terjadi kebocoran.
“Kalau pemalsuan tiket tersebut bisa dilakukan, berarti ada yang main, dan biasanya tidak akan sendiri melakukannya,” ujar Agus.
Selain itu, lanjut Agus, praktek seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Bisa saja ada keterlibatan pihak dan bisa juga melibatkan korporasi.
Sebagai antisipasi agar tidak ada lagi pemalsuan tiket masuk, pihaknya mengusulkan pembuatan tiket menggunakan teknologi tinggi. Seperti ada hologram atau kode verifikasi khusus.
“Kami juga mengingatkan agar wisatawan jangan tergiur tiket murah yang ditawarkan. Karena tiket yang legal itu ada asuransi dan jaminan fasilitas lainnya,” pungkas Agus Mulyana. (Madlani/R3/HR-Online/Editor: Eva)
