2 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Jawa Barat menjadi provinsi paling besar dalam hal utang pinjaman online (pinjol) yang belum terlunasi di Indonesia. Dari data Statistik Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), utang pinjol yang belum terlunasi di Jawa Barat mencapai Rp 20,25 triliun pada April 2025.
Setelah Jawa Barat, utang pinjol belum terlunasi tertinggi kedua ada di DKI Jakarta dengan nilai pinjaman mencapai Rp 12,62 triliun. Kemudian, Jawa Timur dengan nilai pinjaman Rp10,05 triliun.
Pemprov Respon Soal Utang Pinjaman Online Warga Jabar
Merespons masalah tersebut, pemerintah provinsi melalui Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya menginginkan adanya edukasi dan literasi keuangan dari pihak terkait.
Baca Juga: Cerita Warga Tasikmalaya Terlilit Utang Dapin Online, Takut Foto Tak Senonoh Tersebar
Sehingga, warga Jawa Barat yang hendak melakukan pinjol bisa lebih bijak saat menggunakan uangnya. Kemudian, mereka bisa menunaikan kewajiban utang pinjol yang belum terlunasi.
“Harus ada edukasi literasi keuangan tentang pinjam online,” kata Herman di Kota Bandung, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, warga Jawa Barat lebih baik melakukan pinjaman ke lembaga keuangan formal, seperti perbankan, koperasi, dan sebagainya.
Pemerintah pun memberikan subsidi di sektor perbankan sesuai bidangnya. Misalkan, perumahan, industri padat karya, usaha super mikro, pembiayaan untuk membeli alat dan mesin pertanian (Alsintan), dan lainnya.
“Jika butuh uang, maka akses ke lembaga formal. Warga bisa memanfaatkan subsidi dari pemerintah,” tuturnya.
Jasa Keuangan Harus Mempermudah Persyaratan Pinjaman
Herman menambahkan, utang pinjaman online yang belum terlunasi di Jawa Barat, karena persyaratan pada jasa keuangan cenderung banyak dan lama. Akibatnya, warga lebih memilih pinjol daripada perbankan.
Oleh karena itu, Herman meminta jasa keuangan untuk melakukan perbaikan bisnis. Seperti pemangkasan persyaratan dan proses pinjaman.
Baca Juga: Istri Terlilit Pinjol-Suami Kecanduan Judol Jadi Penyebab Perceraian di Garut
“Harus ada perbaikan bisnis. Misalkan, jasa keuangan tidak lebih dari dua hari, karena pinjol satu hari sudah bisa. Jadi mempermudah akses,” katanya.
Apabila edukasi dan literasi keuangan serta perubahan bisnis dari jasa keuangan sudah terealisasi, Herman yakin nilai utang pinjol yang belum terlunasi oleh warga Jawa Barat bisa turun.
“Kami provinsi memonitor bersama BI dengan OJK, pasti bisa turun,” pungkasnya. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
