2 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Pemprov Jabar menyatakan dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan kebijakan bebas truk muatan berlebih atau Zero Over Dimension Overloading (ODOL) 2027. Apalagi, pemerintah sedang konsen terhadap infrastruktur jalan di jalur provinsi.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat, Dhani Gumelar mengatakan, penanganan truk ODOL menjadi prioritas krusial bagi daerah. Pasalnya, pelanggaran truk ODOL ini menempati peringkat kedua tertinggi yang tentunya harus segera melalui implementasi regulasi.
Baca juga: Indonesia Menuju Bebas ODOL 2027, Truk Muatan Lebih Bakal Dilarang Masuk Jalan Tol Mulai Juni 2026
“Kami pasti mendukung, karena ODOL ini menjadi pelanggaran nomor dua. Bagi kami yang pasti regulasi dan kebijakan di atas dapat terimplementasikan di lapangan, karena kami yang berhadapan langsung,” kata Dhani di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).
Bidik Pengusaha dan Karoseri Lewat Operasi Gabungan
Dhani membeberkan, dalam satu tahun terakhir, Gubernur Dedi Mulyadi sangat berkomitmen dan menaruh perhatian mendalam terhadap pengentasan truk ODOL.
Komitmen itu terlihat ketika Gubernur Dedi Mulyadi meminta Dishub untuk melakukan perbaikan tata kelola yang bersifat pemberitahuan kepada pengusaha dan penegasan ke pengusaha tambang yang melanggar spesifikasi kendaraan. “Memang beliau sangat mendukung pengentasan kelebihan muatan atau truk berlebih kalau beliau sebutkan,” ujarnya.
Baca juga: Kejar Target Zero ODOL 2027, Menhub Siapkan Aturan Ganti Rugi Kerusakan Jalan oleh Truk
Atas dasar hal itu, Dishub Jawa Barat dalam waktu dekat hingga akhir tahun 2026 akan menggelar operasi gabungan berskala besar di berbagai titik strategis. Operasi ini melibatkan sinergi kuat antara Dishub kabupaten/kota, aparat kepolisian, serta Denpom Kodam. Namun, Dhani memastikan operasi lapangan ini bukan menindak sopir truk, melainkan lebih kepada pemetaan kondisi di lapangan dan melakukan sosialisasi.
“Operasi gabungan ini bukan penindakan tapi lebih kepada melihat ke lapangan dan melakukan sosialisasi. Target kami bukan sopir, karena sopir itu kan pelaku kecil. Tapi kan yang paling penting pengusahanya mulai karoserinya, perusahaan yang memesan barang. Ini yang sedang kami runut ulang,” ucapnya.
Memasang WIM di Jalan Provinsi
Selain itu, Dishub Jawa Barat akan melakukan langkah preventif berbasis teknologi guna melindungi jalan-jalan provinsi yang baru saja diperbaiki.
Misalkan, pemasangan portal fisik maupun Weigh in Motion (WIM) di jalan provinsi. Sebab, di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi alokasi anggaran infrastruktur jalan menjadi prioritas. “Jadi jangan sampai kualitas jalan yang sekarang Sudah bagus, sudah terjaga, Itu rusak hanya gara-gara kelebihan muatan. Itu yang beliau sangat tidak suka,” tuturnya.
Baca juga: Warganet Kesal Jalan Mulus di Jawa Barat Malah Dilewati Truk ODOL, Ini Respons KDM
Sistem WIM yang dipasang di jalan provinsi ini nantinya akan terintegrasi dengan jaringan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) milik Korlantas dan Ditlantas Polda Jabar. “WIM-nya tentunya yang terintegrasi dengan sistem ETLE di kepolisian yang lainnya. Tahun kemarin juga memasang beberapa kamera ETLE yang sudah terintegrasi dengan Korlantas dan Ditlantas,” katanya. (Reza/R6/HR-Online)
