6 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan lampu hijau atau restu terhadap rencana Pemprov Jabar yang hendak membentuk holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama Sangga Buana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Baca juga: Dedi Mulyadi Buka Peluang BUMD Jawa Barat Kelola Kebun Binatang Bandung
Konsultasi yang berlangsung secara intens ini bertujuan untuk membahas arah pengembangan dan pemetaan BUMD ke depan. Mengingat, Gubernur Dedi Mulyadi telah menugaskannya untuk mengakselerasi pembentukan Holding BUMD Sangga Buana ini. “Kami diminta oleh Pak Gubernur agar mengakselerasi pembentukan holding BUMD Sangga Buana ini,” kata Herman, Selasa (16/6/2026).
Restrukturisasi Perusahaan Daerah demi Dongkrak PAD
Herman berujar, holding BUMD Sangga Buana nantinya akan mengampu setidaknya 37 perusahaan daerah di bawah naungan Pemprov Jabar. Langkah integrasi bertujuan utama mendongkrak kinerja perusahaan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan sistem satu atap ini, Pemprov Jawa Barat mengharapkan laba dan pendapatan 37 BUMD bisa naik signifikan. Dengan demikian, mereka mampu menjadi penggerak roda perekonomian. Selain itu, mereka juga mampu memberikan pelayanan publik yang jauh lebih optimal.
“Harapan kami, kinerja, pendapatan, keuntungan dari 37 BUMD bisa meningkat. Sehingga, bisa mendongkrak perekonomian dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Baca juga: Soal BUMD Sangga Buana, Pemprov Jawa Barat Tunggu Rekomendasi Kemendagri
Demi memuluskan proses transisi tersebut, Pemprov Jawa Barat meminta pendampingan khusus dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri. Bersamaan dengan itu, proses konsolidasi internal terus berjalan untuk mendorong BUMD yang sudah mandiri agar lebih produktif. Sementara itu, BUMD yang rapornya masih merah akan segera dirombak. “Bagi BUMD yang belum sehat, kami lakukan restrukturisasi agar bisa cepat pulih dan sehat kembali,” tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyatakan, pihaknya mendukung penuh inisiasi Gubernur Dedi Mulyadi, dalam membentuk holding BUMD Sangga Buana.
Agus menyebut, pemerintah daerah saat ini memang harus kreatif dan inovatif untuk sumber pembiayaan alternatif di luar dana transfer pusat. Salah satunya adalah memaksimalkan potensi BUMD.
Agus menambahkan, kemajuan BUMD yang mampu menghasilkan dividen tinggi akan linier dengan percepatan pembangunan daerah. Selain itu, hal ini juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu, skema holding dinilai sebagai jalan keluar yang tepat agar pengelolaan aset daerah tidak stagnan dan terjebak dalam pola-pola konvensional. “Memang harus bekerja keras, kreatif, dan inovatif. Apabila BUMD maju hingga menghasilkan dividen, maka PAD dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” kata Agus. (Reza/R6/HR-Online)
