4 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Keberadaan keramba jaring apung atau KJA di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, terus disoroti oleh sejumlah pihak. Banyak diantaranya menyebutkan bahwa pengusaha yang memasang KJA tersebut kurang sosialisasi ke masyarakat dan pelaku usaha wisata.
Aktivis terumbu karang sekaligus anggota BKSDA Kabupaten Pangandaran, Hadiat Kelsaba mengatakan, apabila pembuatan keramba tidak menghalangi estetika dan masuk dalam kawasan konservasi, itu tidak masalah.
Baca Juga: Pemasangan Keramba Jaring Apung Diprotes Nelayan dan Pengusaha Wisata Pangandaran
“Yang penting titik keramba tidak masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Cagar Alam Pangandaran, dan masih kondusif dengan masyarakat sekitar,” katanya, Rabu (9/7/2025).
Hadiat juga menegaskan, selagi tidak merugikan atau merusak cagar alam laut, boleh saja KJA tersebut dipasang. Namun tetap harus ada koordinasi.
“Tapi sayangnya tidak ada konfirmasi dari pihak PT maupun konsultan, padahal masuk area konservasi. Namun, apabila bersinggungan memang harusnya ada koordinasi dengan kami,” tegasnya.
HNSI Pangandaran Tolak Pemasangan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur
Terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, juga ikut berkomentar.
Menurutnya, alasan pihaknya keberatan atas rencana penambahan KJA oleh pihak perusahaan, karena bisa mengganggu aktivitas nelayan yang berada di Pantai Timur Pangandaran.
“Di situ kan tempat alur perahu nelayan, juga tempat menangkap ikan dan sebagainya. Tentu hal itu akan mengganggu,” katanya.
Lanjut Jeje, penentuan lokasi untuk pemasangan keramba tersebut sebagai pengembangan budidaya baby lobster juga kurang pas. Karena lokasinya yang sempit dan dangkal.
Baca Juga: Nelayan Pangandaran Panen Ikan Teri, Sehari Bisa Dapat 1 Ton
Menurutnya, lokasi untuk budidaya baby lobster maupun ikan harus berada di kedalaman 24 hingga 30 meter.
Apalagi di lokasinya berdekatan dengan wisata water spot yang sudah menjadi ikon wisata Pangandaran, dan menjadi daya tarik wisatawan. Sehingga khawatir akan terganggu.
Meski mendapat protes dari berbagai pihak, namun hingga saat ini pihak perusahaan belum juga memberikan tanggapannya. (Jujang/R3/HR-Online/Editor: Eva)
