21 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Wali Kota Banjar, Jawa Barat, Sudarsono menyebut proyeksi pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam plafon anggaran sementara tahun 2026 sebesar Rp 864,9 miliar.
Hal itu ia sampaikan saat rapat paripurna, Jumat (25/7/2025), dengan agenda penyampaian nota pengantar Wali Kota Banjar terhadap RKU (Rancangan Kebijakan Umum), dan Rancangan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Kota Banjar tahun 2026.
Proyeksi pendapatan daerah hingga kebijakan infrastruktur dalam Rancangan KUA dan PPAS pun menuai kritikan dari sejumlah Fraksi yang ada di DPRD Kota Banjar, diantaranya Fraksi PKS dan PKB.
Proyeksi Pendapatan Daerah dan Pandangan Fraksi di DPRD Kota Banjar
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pandangan fraksi yang disampaikan Adam Faisal menilai, bahwa kemandirian fiskal daerah dalam RKUA-PPAS Kota Banjar tahun 2026 masih lemah. Serta tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Baca Juga: Pendapatan Daerah Kota Banjar Diproyeksi Rp 864 Miliar, Ini Rinciannya
Pihaknya mencermati struktur pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2026, masih menunjukkan pola ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang mencapai sekitar 79,1 persen.
“PAD hanya ditargetkan sekitar 20,9 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini belum menunjukkan upaya kolektif terhadap lemahnya realisasi PAD tahun 2024,” kata Adam saat Rapat Paripurna DPRD, Jumat (25/7/2025).
Selain itu, pihaknya juga menilai sektor belanja dalam RKUA dan PPAS tersebut masih berpotensi konsumtif. Pihaknya tidak menemukan kebijakan pembatasan belanja pegawai atau target peningkatan belanja modal dan belanja sosial.
Lanjut Adam, pada APBD tahun 2024 belanja operasional sangat tinggi. Sedangkan belanja sosial serta belanja infrastruktur justru rendah dan bahkan menurun.
Pihaknya juga belum melihat adanya strategi untuk memperbaiki indikator kinerja daerah. Padahal indikator tersebut sebagai syarat untuk memperoleh kembali Dana Insentif Daerah (DID) pada dokumen KUA-PPAS tahun 2026.
“Hilangnya DID tahun 2024 seharusnya menjadi pengingat untuk pembenahan indikator fiskal, tata kelola dan pelayanan dasar,” katanya.
Soroti Program Prioritas Banjar Berdaya
Selain itu, pihaknya juga menyoroti program prioritas Banjar Berdaya yang menjadi unggulan Wali Kota Banjar belum terpadu dalam perencanaan anggaran.
Program tersebut belum dijabarkan dalam bentuk plafon anggaran, target kinerja atau indikator keberhasilan.
Hal ini menunjukkan orientasi pembangunan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam struktur anggaran.
“Rancangan KUA dan PPAS tahun 2026 semestinya disusun bukan hanya berdasarkan proyeksi dan optimisme. Tetapi juga koreksi atas pelaksanaan kebijakan tahun sebelumnya,” jelas Adam Faisal.
Anggaran untuk Rakyat
Sementara itu, Fraksi PKB dalam pandangan yang disampaikan M. Jamaludin Al Ghoni, menilai bahwa RKUA-PPAS tahun 2026 telah mencerminkan komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Pihaknya mendukung anggaran yang lebih besar diprioritaskan untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Meski begitu, Fraksi PKB mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan pada sektor-sektor tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kebijakan anggaran harus berdampak positif meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terutama warga yang berasal dari kelompok rentan dan kurang mampu,” kata Jamaludin.
Baca Juga: Pansus V DPRD Kota Banjar Minta Pemkot Optimalisasi PAD hingga Sediakan Beasiswa S1
Fraksi PKB juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur di seluruh wilayah Kota Banjar.
Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Termasuk pengembangan sektor ekonomi UMKM dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah. Ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan juga harus diperkuat dalam APBD tahun 2026.
“Oleh karena itu, anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas dalam APBD tahun 2026,” tandasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
