9 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Ratusan warga Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa pada Selasa (15/7/2025). Massa menuntut Kepala Desa mundur dari jabatannya karena dianggap tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Dana Langsung Tunai (DLT) sejak 2023.
Aksi damai yang berlangsung sejak pagi itu diikuti oleh perwakilan masyarakat dari berbagai dusun seperti Gentong, Nyarindo, Pagok, Antralina, hingga Selahawi. Warga membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mundur Kepala Desa serta meminta audit dan transparansi penggunaan anggaran desa.
Menurut tokoh masyarakat setempat, Muhamad Topik Ismail, keresahan warga sudah terjadi sejak lama karena tidak adanya realisasi pembangunan meski dana telah turun dari pemerintah.
“Kami warga Desa Buniasih sudah mengingatkan sejak 2023 bahwa DLT tidak disalurkan sesuai waktunya. Tahun 2024 pun sama. Bahkan tahun ini, anggaran tahap 1 sudah cair sejak bulan Ramadan, tapi tidak ada realisasi pembangunan sama sekali,” ungkap Topik dalam orasinya di hadapan massa.
Topik juga mengungkapkan, perangkat RT/RW di Desa Buniasih telah beberapa bulan tidak menerima haknya. Bahkan komunikasi dengan kepala desa pun sangat minim. Warga menilai kepala desa gagal melaksanakan tugas dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Selama 5 bulan bahkan ada yang 3 bulan, dana untuk RT/RW tidak sampai. Pembangunan tidak transparan dan komunikasi sangat sulit. Dengan berat hati, kami meminta kepala desa untuk mundur,” tegasnya.
Sebelumnya, masyarakat telah mencoba menyampaikan aspirasi lewat audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun karena tidak ada solusi yang memuaskan, akhirnya mereka turun ke jalan.
Baca Juga: Monyet Turun Gunung Gegerkan Warga Sukaraja Tasikmalaya, Diduga Kelaparan
Sementara itu, Ketua BPD Desa Buniasih, Zeze Zaenal Abidin, membenarkan, pihaknya sudah beberapa kali mencoba memediasi persoalan ini dengan pihak pemerintah desa.
“Sudah dari tahun lalu kami fasilitasi audiensi, namun masalah terus berulang. Tahun ini masyarakat tidak lagi bisa menunggu. Aspirasi mereka kami tampung dan sampaikan ke instansi berwenang,” ujar Zeze.
Zeze juga menyampaikan, jika kepala desa tidak dapat menjalankan tugasnya, maka BPD akan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten agar segera menunjuk pejabat sementara (Pj) Kepala Desa.
“Kami akan mendorong agar segera ada penunjukan pejabat sementara sesuai prosedur. SK-nya akan dikeluarkan oleh Bupati. Bisa dari perangkat desa seperti sekdes atau yang memenuhi syarat lainnya,” jelasnya.
Baca Juga: Tuai Polemik, Konser Hindia di Kota Tasikmalaya Lanjut atau Batal?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Buniasih belum memberikan tanggapan resmi. Meski warga Buniasih Tasikmalaya mendesak agar kades menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Permintaan itu ditolak dengan alasan kondisi kesehatan kepala desa menurun pasca aksi unjuk rasa. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
