14 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Gelombang protes merespons situasi ekonomi dan kebijakan nasional yang dinilai mencekik rakyat terus bergulir. Puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Bergerak Tasikmalaya (MAGER TASIK), menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (22/06/2026).
Baca Juga: Suarakan Aspirasi Rakyat, Aliansi Mahasiswa Siliwangi Gelar Aksi Simbolik di Taman Kota Tasikmalaya
Aksi unjuk rasa ini melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Di antaranya Gerakan Mahasiswa Tasik (Gemata), Serikat Mahasiswa Priangan Timur (Semarak), GMNI Cabang Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian, Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Indonesian Green Movement, Gusdurian Tasikmalaya, serta SEMATA.
Massa Aksi Demonstrasi Desak DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tak Diam Hadapi Keluhan Rakyat
Koordinator aksi, Indra Maulana menegaskan, bahwa kedatangannya ke gedung wakil rakyat bukan tanpa alasan. Massa membawa nota kajian komprehensif, terkait sejumlah persoalan krusial yang berdampak langsung terhadap masyarakat arus bawah di Tasikmalaya.
”Kami datang membawa naskah kajian, mengenai persoalan nasional yang dampaknya sangat dirasakan di daerah. Mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, polemik program Makan Bergizi Gratis, sengkarut KDMP, dugaan korupsi anggaran revitalisasi pendidikan. Kemudian, isu lingkungan, keterlibatan aparat di ranah sipil, hingga buruknya transparansi informasi publik oleh Pemda,” tegas Indra kepada harapanrakyat.com.
Indra menyampaikan, ekonomi yang sedang sulit memperparah keadaan menyusul naiknya harga Pertamax. Kebijakan ini memicu migrasi konsumen ke Pertalite, yang berdampak pada antrean mengular di berbagai SPBU di Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya kelangkaan, serta indikasi kuat adanya penimbunan BBM bersubsidi di lapangan.
Oleh karena itu, dalam aksi demonstrasi tersebut, Indra mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya memaksimalkan fungsi pengawasan secara progresif. Selain itu juga, meminta wakil rakyat tidak bersikap pasif terhadap penderitaan konstituennya.
”Kami mengingatkan legislatif agar membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Jika dewan tidak mampu bersuara dan hanya menjadi ‘humas’ bagi program pemerintah pusat, maka mereka sudah tidak layak lagi disebut sebagai wakil rakyat di daerah,” tegas Indra.
Baca Juga: Kawal Demonstrasi Mahasiswa, Kapolda Jawa Barat Minta Kondusivitas Wilayah Tetap Dijaga
Indra menyampaikan, bahwa harapan dari dialog yang berlangsung di ruang rapat paripurna, agar seluruh poin tuntutan dan aspirasi masyarakat Tasikmalaya ini segera diteruskan. “Dan kawal poin tuntutan kami secara resmi oleh DPRD menuju pemerintah pusat,” harapnya. (Rafi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
