7 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 762,30 miliar untuk tahun 2027. Langkah ini diambil menyusul penurunan signifikan pada anggaran KPK 2027 dibanding tahun sebelumnya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (17/6/2026), Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, pagu indikatif KPK untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 1,23 triliun.
Angka ini mencerminkan penyusutan anggaran sebesar 22 persen atau sekitar Rp 349 miliar jika disandingkan dengan DIPA tahun anggaran 2026.
Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu’ti Usul Tambahan Anggaran untuk 2027, Segini Besarannya
Alokasi Anggaran KPK 2027 dan Arahan Presiden Prabowo
Setyo menjelaskan, dari total pagu yang tersedia, alokasi untuk belanja pegawai mencapai Rp 1,31 miliar, sementara belanja barang sebesar Rp 201,7 miliar.
Adapun untuk pelaksanaan tugas teknis yang meliputi pencegahan serta penindakan korupsi, KPK hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 9,3 miliar.
KPK mendasarkan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2027 pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul awal Juni lalu.
Saat itu, Presiden menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan dana “berapa pun yang KPK butuhkan” terkait pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Siapkan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama Usulkan Anggaran Fantastis di 2027
“Berkenaan dengan pernyataan tersebut, kami menilai usulan tambahan Rp 762,30 miliar ini sangat relevan untuk mendukung pagu 2027,” ujar Setyo.
Tolak Saran Rp 5 Triliun dari Ahmad Sahroni
Usulan tambahan tersebut sempat memancing reaksi dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Politikus Partai NasDem itu menilai angka yang KPK ajukan KPK terlalu kecil dan justru menyarankan agar KPK berani meminta hingga Rp 5 triliun agar setara dengan anggaran Kejaksaan tahun 2027.
“Saran saya Pak, ajukan Rp 5 triliun. Tanggung, Pak! Nanti kalau Pak Presiden tidak kasih, videonya kita buka terus nanti,” kelakar Sahroni dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Menko Pangan Ungkap Kebocoran Dana MBG Rp 1 Triliun per Bulan, Ini Penyebabnya!
Meski mendapat dorongan untuk mengajukan angka yang lebih fantastis, Setyo Budiyanto tetap teguh pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa KPK bekerja berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, mencakup unit kerja penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi. Hingga pendidikan peran serta masyarakat.
“Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja. Harapannya, tambahan Rp anggaran 762 miliar ini sudah bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional KPK,” pungkas Setyo. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
