2 hours ago
2
harapanrakyat.com,- Lonjakan kasus kekerasan seksual yang terus terjadi di Kota Tasikmalaya menjadi perhatian serius Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tasikmalaya, Kamis (18/6/2026), Arifah memberikan advokasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu juga, Menteri Arifah menyoroti meningkatnya angka kekerasan seksual, yang dinilai memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak.
Baca Juga: Respons Lonjakan Kasus Kekerasan Anak, Tunas Taman Jingga Datangi Sekolah di Tasikmalaya
Kegiatan sosialisasi di Aula Bappelitbangda Kota Tasikmalaya ini, mengusung misi sosialisasi pencegahan narkoba, perlindungan pekerja perempuan, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pantauan di lapangan, puluhan peserta dari 49 lintas organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan lembaga masyarakat tampak memadati ruangan.
Suasana diskusi memanas saat perwakilan Putik Perempuan Indonesia, Fitri Naza, membeberkan data mencengangkan saat momen tanya jawab. Ia mengungkapkan, grafis kasus kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya yang terus meroket setiap tahunnya.
”Tahun 2023 ada 125 kasus, 2024 naik jadi 164 kasus, dan 2025 melonjak ke angka 202 kasus. Ini sangat mengkhawatirkan. Mayoritas pelakunya memanfaatkan relasi kuasa, seperti senior ke junior, guru ke murid, dosen ke mahasiswi, hingga di lingkungan pesantren. Apa respons konkret pusat dan daerah mengenai fenomena mengerikan ini?” tanya Fitri lugas.
Baca Juga: Mulai 28 Maret 2026 Anak Tak Bisa Main Medsos, Siswa di Bandung Barat Ini Pilih Bantu Orang Tua
Respons Menteri PPPA Mendengar Kasus Kekerasan Seksual di Kota Tasikmalaya Terus Meningkat
Merespons rapor merah tersebut, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menegaskan, bahwa benteng utama penanggulangan kekerasan seksual berada di ketahanan keluarga. Ia merespon pergeseran pola asuh zaman sekarang.
”Kita sekarang seperti tidak melahirkan anak, tapi melahirkan majikan baru. Orang tua tidak berani pada anak, sebaliknya anak makin berani pada orang tua. Ini karena orang tua kurang bekal dalam mengasuh. Ini pekerjaan rumah kita bersama, termasuk pemerintah, ustazah, dan guru untuk mengajarkan pola asuh yang benar,” tegas Arifah.
Arifah menambahkan, di era digital, konten pornografi kini sangat mudah menyusup ke gawai anak-anak, bahkan melalui iklan gim. Oleh karena itu, ia mendesak TP PKK untuk masif memberikan literasi digital bagi para ibu, agar mampu mengontrol tontonan anak.
”Perlu kolaborasi dan introspeksi. Jangan selalu menuntut anak mendengar orang tua, tapi kita sebagai orang tua juga harus mau mendengar anak-anak kita,” pungkasnya. (Rafi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
